Pemerintah Prioritaskan Pemulihan 15 Danau

PEMULIHAN danau menjadi salah satu yang diprioritaskan pemerintah karena berperan sebagai penjaga sumber air dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun irigasi. Prioritas pemulihan dana tersebut terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014- 2019.

Berdasarkan RPJMN, terdapat 15 danau prioritas yang akan dipulihkan pemerintah, yaitu Danau Toba, Sumatra Utara; Maninjau, Sumatra Barat; Singkarak, Sumatra Barat; Kerinci, Jambi; Rawa Danau, Banten; Rawa Pening, Jawa Tengah; Batur, Bali; Sentarum, Kalimantan Barat; Kaskade Mahakam, Kalimantan Timur; Tempe, Sulawesi Selatan; Tondano, Sulawesi Utara; Matano, Sulawesi Tengah; Poso, Sulawesi Tengah; Sentani, Papua; dan Limboto, Gorontalo. Tiap danau memiliki permasalahan dan cara penanganan yang berbeda. Pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengaku telah selesai melakukan kajian ilmiah terhadap kerusakan 15 danau prioritas. Langkah selanjutnya yang akan diambil ialah implementasi pemulihan yang selama ini belum berjalan optimal.

"Kerusakan danau didominasi pada buruknya kualitas dan kuantitas air danau, terdesaknya ekosistem sumber daya hayati oleh tanaman invasif seperti gulma, hingga sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan danau," ucap Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Kementerian LHK Hermono Sigit di Jakarta, belum lama ini. Pemerintah, lanjut Sigit, menargetkan agar penanganan yang telah dilakukan di Danau Rawa Pening dapat dijadikan contoh penangan 14 danau lainnya.

Hal yang dilakukan di Danau Rawa Pening ialah upaya restorasi dalam bentuk pengerukan danau dan bangunan cek dam, pembuatan tanggul pembatas badan air, serta pengendalian gulma air dengan pembersihan eceng gondok. Menurutnya, terdapat tiga kunci yang dapat menyelesaikan pemulihan danau, yakni teknologi dan ilmu pengetahuan, kelembagaan, hingga partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Sepanjang 2015, pemulihan sudah berjalan di Limboto, sementara untuk 2016, pemulihan dijalankan di Kerinci, Toba, Maninjau, Singkarak, dan Batur.

"Untuk 2017 hingga selesai, kita akan masuk ke sisanya, sementara yang sudah berjalan dari 2015 akan tetap berjalan hingga benar-benar pulih," terang dia.

Pelihara DAS

Pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dinilai menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan kualitas danau sebagai tempat singgah air, hingga mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi. Untuk itu, Kementerian LHK meminta agar pemerintah daerah melaksanakan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah ditandatangani 254 kepala daerah.

Hal itu berkaitan dengan masih banyaknya banjir dan longsor yang terjadi. Sejauh ini, baru 19 daerah yang menerjemahkan RPDAST menjadi produk peraturan daerah. Jumlah tersebutlah yang akan terus diingatkan Kementerian LHK untuk terus diimplementasikan.

"Dalam RPDAST kan tiap KL (kementerian/lembaga) hingga gubernur ada perannya. Ini penyelesaian kerusakan DAS dari hulu ke hilir," ucap Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian LHK Hilman Nugroho saat ditemui Media Indonesia di Jakarta, kemarin. Dikatakan dia, sejauh ini upaya penanaman 1 miliar pohon setiap tahunnya telah memberikan dampak dalam pengurangan lahan kritis di Indonesia.

Pada 2013, jumlah lahan kritis mencapai 24 juta hektare, berkurang 3 juta hektare dari pendataan pada 2011. Meskipun demikian, pengendalian kerusakan di hulu bukan satu-satunya solusi.

"Memang kalau lahan kritis di atas (hulu) pulih kita bisa bebas dari dampak banjir dan longsor, tapi di hilir juga harus melakukan aksi mereka," ucap Hilman. Salah satu yang diimbau Hilman ialah pembuatan sumur resapan dan biopori di daerah-daerah yang tidak mungkin melakukan penanaman pohon. Salah satunya ialah Jakarta.

"Perlu diingat, untuk pengendalian DAS ini bukan hanya Kementerian LHK, kementerian lainnya juga berperan, seperti PU yang membuat sumur-sumur resapan," tukas dia. (S-1)