Pendanaan Kebencanaan belum Serius

MASALAH pendanaan penanggulangan kebencanaan belum disikapi secara serius oleh pemerintah daerah (pemda). Padahal, tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang bebas dari bencana.

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), besarnya pendanaan kebencanaan di daerah rata-rata hanya 0,02% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Padahal, angka ideal seharusnya anggaran kebencanaan baik untuk penanggulangan, sosialisasi, dan pembangunan ketahanan masyarakat minimal 1% dari APBD setempat.

Alokasi pendanaan itu pun hanya dihitung berdasarkan besarnya anggaran yang diberikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bukan merupakan dana siap pakai yang dialokasikan khusus. “Sementara tidak semua daerah memiliki BPBD. Akibatnya, kebanyakan daerah bergantung pada bantuan dari pusat,” ucap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat ditemui Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Padahal, lanjut Sutopo, alokasi dana siap pakai di BNPB pun tidak besar sehingga tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selama 3 tahun terakhir sejak 2015, dana siap pakai di BNPB hanya berjumlah Rp4 triliun.

Dana tersebut pun harus dibagi dua untuk dipakai pada saat darurat bencana dan juga pada masa pemulihan pascabencana. Padahal, kalau dilihat kebutuhan pemulihan pascagempa di Pidie Jaya, Aceh, Desember lalu, diperlukan Rp3,3 triliun, sementara untuk bencana banjir di Bima, NTB, dibutuhkan biaya pemulihan Rp2,78 triliun.

Pemerintah daerah, kata Sutopo, sebenarnya memiliki anggaran alokasi khusus dalam bentuk dana tak terduga (DTT). Hanya saja, selain jumlahnya yang kecil, mekanisme penggunaan DTT pun hanya bisa dilakukan untuk tanggap bencana. “Karena memang dalam Permendagri (13/2006) tercantumnya seperti itu, padahal soal kedaruratan bukan hanya tanggap, ada siaga dan juga transisi darurat,” imbuh dia.

Waspada karhutla
Dalam kesempatan tersebut, Sutopo juga menyatakan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu ditingkatkan pemda.Pasalnya, tahun ini Indonesia mengalami musim yang normal.

“Dengan kata lain kemarau kali ini akan lebih kering dari tahun lalu, dan ada potensi untuk bisa dibakar,” tambah Sutopo.

Daerah diminta Sutopo untuk tidak ragu menyatakan siaga darurat karhutla agar potensi di pusat seperti pendanaan oleh BNPB dapat tersalurkan. Sejauh ini baru Riau dan Sumatra Selatan yang menyatakan siaga darurat karhutla.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raffles Panjaitan menyatakan daerah diminta secara khusus oleh Presiden Jokowi untuk mengedepankan pencegahan ketimbang penanggulangan. Oleh karena itu, semua daerah dan provinsi yang rawan karhutla harus siap menghadapi karhutla.

Kementerian LHK sendiri, lanjut Raffles, sudah menyiapkan tambahan peralatan untuk digunakan di daerah, yaitu sepeda motor trail 1.330 unit, pompa punggung 1.300 unit, pompa pemadam 110 unit, GPS 200 unit, peralatan manual untuk Masyarakat Peduli Api sebanyak 150 paket, pakaian pemadam 1.000 unit, serta bahan aditif pemadam kebakaran 40.000 paket.

“Menteri (LHK) juga sudah berikan arahan kepada gubernur untuk mengedepankan sistem peringatan dini,” tukas dia. (Ric/H-1)