Perguruan Tinggi Dituntut Berlakukan Biaya Kuliah Murah

PERGURUAN Tinggi dituntut memberlakukan biaya kuliah yang lebih murah kepada mahasiswa, maksimal 33% dari biaya operasional pendidikan. Karena itu, perguruan tinggi didorong membuka usaha untuk menutup 67% sisa biaya tersebut.

Hal itu dikatakan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Prof Dr Suyatno MPd seusai 'Tasyakuran atas Capaian Akreditasi A' di Jakarta, Sabtu (21/1).

"Sekarang ini, hanya 10% yang kami tanggung, sisanya 90% biaya operasional pendidikan berasal dari iuran mahasiswa," katanya.

Suyatno menyontohkan, biaya operasional pendidikan yang dibutuhkan Uhamka per tahun sebesar Rp280 miliar, tetapi idealnya mahasiswa hanya menanggung sekitar Rp100 miliar. Adapun sisanya semestinya ditanggung perguruan tinggi.

Oleh karena itu, pihaknya pada tasyakuran ini juga meluncurkan badan usaha bernama PT Usaha Bersama yang akan melanjutkan dan mengembangkan usaha koperasi Uhamka sebelumnya.

"Waktu itu sudah ada usaha air mineral, nanti kami kembangkan ke berbagai usaha lainnya, bisa berupa hasil riset obat-obatan dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan atau bahkan properti. Jika usaha lembaga maju, kami bisa mengurangi uang kuliah," katanya.

Ia menambahkan bahwa biaya kuliah di Uhamka termasuk murah jika dibandingkan dengan universitas lainnya. Jika biaya murah, menurut dia, mahasiswa akan makin banyak yang mendaftar sehingga akan makin baik dan sesuai dengan niat dan tekad Muhammadiyah untuk berdakwah melalui pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Suyatno juga menyatakan bangga Uhamka bisa menjadi salah satu dari 48 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang telah memperoleh Akreditasi A atau peringkat unggul dari sekitar 4.000 perguruan tinggi di Indonesia.

Di antara 176 perguruan tinggi milik organisasi Muhammadiyah, Uhamka ialah yang ke-3 yang meraih Akreditasi A setelah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

"Dengan meraih Akreditasi A, ke depan Uhamka bisa menjadi pendamping universitas milik Muhammadiyah lainnya untuk mendorong mereka juga meraih Akreditasi A," kata wakil dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah Rahmat Muttaqin. (OL-3)