Bambu untuk Normalisasi Kali

PEMBETONAN (penurapan) sedang jadi pemandangan di banyak kali dan sungai di Ibu Kota. Pembetonan memang merupakan bagian dari langkah normalisasi badan air itu. Dengan pembetonan, dinding kali diharapkan lebih kuat dari ancaman kelongsoran. Selain itu, ketinggian dinding turap menjadi cara pencegahan banjir. Meski begitu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menawarkan pilihan lain. Metode pembetonan dinilai tidak selamanya cocok bagi daerah aliran sungai (DAS). Terlebih, pembetonan sesungguhnya hanya menstabilkan tanah secara kinetis dan itu pun tidak maksimal.

“Memang pembetonan juga tidak apa-apa, tetapi pembetonan sebenarnya lebih merupakan upaya preventif untuk erosi. Yang lebih alami dan berkelanjutan adalah dengan menggunakan bambu,” tutur Elizabeth Widjaja, peneliti bambu dari LIPI, kepada Media Indonesia, Senin (9/1). Peneliti senior itu menuturkan bambu memiliki banyak kelebihan, termasuk jika dibandingkan dengan pohon lainnya. Berdasarkan kajian, bambu lebih kuat menahan erosi karena akarnya berada di permukaan. Kedua, bambu memiliki sifat kapiler atau menyerap air kemudian disimpan di batang dan dikeluarkan saat kemarau, berupa mata air.

“Pinggir sungai, daerah rawan longsor, tanami bambu. Yang paling dekat dengan sungai pilih bambu yang tahan rendaman selama lima bulan, seperti bambu ampel (Bambusa vulgaris). Lalu di baris berikutnya, bisa ditanam bambu produksi seperti bambu tali,” jelas Elizabeth. Jika bambu bahan produksi ditebang, hanya boleh sebanyak 1/3 dari jumlah batang yang ada. Rebung sisa tebangan akan tumbuh kembali dan bisa dimanfaatkan untuk produksi berikutnya. Di dermaga wilayah Lampung, imbuh Elizabeth, sudah ditemukan rimbunan pohon bambu di belakang batu yang digunakan sebagai upaya preventif cegah abrasi ataupun erosi.

Tidak berhenti di situ, bambu juga bernilai ekonomi untuk masyarakat setempat. Nilai ekonomi pun bisa semakin besar jika industrinya juga ikut diberdayakan. Bambu juga mampu menjaga kebersihan udara karena menghasilkan 30% oksigen lebih besar ketimbang pohon lain. Dengan banyaknya manfaat bambu, Elizabeth pun mendorong gerakan penanaman bambu. Ia pun berharap gerakan itu didukung dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

100 juta hektare se-Indonesia
Harapan Elizabeth nyatanya sudah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Fungsi bambu sebagai penangkal bencana ekologis juga sudah dilirik pemerintah melalui KLHK. Pada 2016 lalu, Gubernur Sulawesi Selatan mencanangkan 10 juta hektare bambu di wilayahnya. Sementara itu, secara nasional, KLHK mencanangkan 100 juta hektare se-Indonesia. “Silakan daerah mana lagi yang mau memulai, kami tidak ada tenggat tetapi sebaiknya dilakukan cepat karena bencana banjir dan longsor sudah terjadi di mana-mana. Akan tetapi, harus juga dilihat kelembapan tanah, jenis tanah, bagaimana cara menanam, dan lokasinya supaya berhasil,” tukas Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK Hilman Nugroho.

Sejak 2010, dengan dana alokasi khusus, pihaknya mewajibkan 10 hektare untuk bambu di setiap kabupaten pada Provinsi Jawa, Madura, dan Bali. Hal tersebut berlangsung hingga 2016, dengan besaran dana yang diterima setiap kabupaten mulai Rp1,2 miliar-Rp1,6 miliar per tahun. Hilman yakin harusnya kabupaten-kabupaten tersebut sudah memiliki lebih dari 10 hektare lahan bambu. “Kita harus dorong upaya penanaman bambu yang juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena selain berguna bagi lingkungan, ada nilai tambah yang kini makin diminati pasar,” pungkasnya. (Wnd/M-3)