Mengapa Bantuan Sering Salah Sasaran? Mengupas Celah dalam Sistem Pendataan Orang Miskin Nasional

Fenomena bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran telah menjadi tantangan klasik yang terus dibenahi dalam kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Pada 2026 pemerintah sedang memperkuat sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjadi bagian dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional/DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat.

Fenomena Salah Sasaran: Antara Inclusion dan Exclusion Error

Dalam studi kebijakan publik, ketidaktepatan sasaran bantuan terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama adalah Inclusion Error, di mana rumah tangga yang secara ekonomi sudah mampu justru terdaftar sebagai penerima bantuan. Kedua adalah Exclusion Error, yakni kondisi di mana warga yang memenuhi kriteria kemiskinan justru tidak masuk dalam basis data dan luput dari bantuan.

Ketimpangan ini terlihat nyata di lapangan. Sering ditemukan warga yang memiliki aset permanen masih menerima bantuan tunai dalam Mata Uang Rupiah, sementara kelompok rentan seperti lansia tunggal di wilayah pelosok terkadang belum terjangkau radar pendataan pemerintah.

Baca juga : Cara Cek Desil DTKS Online 2026: Panduan Lengkap dan Arti Angkanya

Transformasi Digital 2026: Harapan dan Tantangan

Pemerintah telah memperkuat mekanisme pembersihan data (data cleansing) dengan mencocokkan data NIK secara real-time terhadap penggunaan listrik, kepemilikan aset, hingga data pajak penghasilan. Namun, efektivitas teknologi ini sangat bergantung pada validasi faktual oleh petugas di lapangan.

Ketidaktepatan sasaran bantuan bukan sekadar soal pemborosan anggaran negara. Dalam Mata Uang Rupiah, setiap satu persen kebocoran bantuan berarti miliaran dana yang seharusnya mampu mengangkat daya beli masyarakat miskin menjadi tidak optimal. Hal ini secara langsung menghambat target nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

Solusi: Memperkuat Transparansi dan Kontrol Sosial

Memperbaiki sistem pendataan memerlukan kolaborasi antara algoritma cerdas dan partisipasi aktif masyarakat:

1. Transparansi Musyawarah Desa: Daftar penerima bantuan harus diumumkan secara terbuka di tempat umum agar masyarakat dapat melakukan fungsi kontrol.
2. Optimalisasi Fitur Usul-Sanggah: Memperkuat perlindungan bagi pelapor yang melakukan sanggahan terhadap penerima bantuan yang dianggap tidak layak (mampu).
3. Verifikasi Faktual Terpadu: Melakukan audit lapangan secara berkala untuk menyinkronkan data digital dengan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya.

People Also Ask (FAQ)

Mengapa bantuan sosial masih bisa salah sasaran?

Hal ini disebabkan oleh kombinasi data yang belum mutakhir, adanya unsur subjektivitas dalam pengusulan data di tingkat bawah, serta kendala teknis dalam sinkronisasi data ekonomi aset warga secara menyeluruh.

Bagaimana cara melaporkan jika ada warga mampu yang menerima bansos?

Masyarakat dapat memanfaatkan fitur "Usul-Sanggah" pada aplikasi Cek Bansos milik Kemensos atau melaporkan melalui kanal resmi LAPOR! dengan menyertakan bukti yang valid.

Checklist Perbaikan Data:

• Pastikan NIK sudah padan dengan data Dukcapil pusat.
• Ikut serta memantau jalannya Musyawarah Desa terkait penetapan bantuan.
• Gunakan hak sanggah melalui aplikasi jika menemukan ketidaksesuaian kriteria penerima di lingkungan sekitar.