Legislator Soroti Pemangkasan Anggaran Perpusnas

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menyoroti pemangkasan anggaran untuk Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengurangan alokasi anggaran ini akan berdampak serius terhadap upaya peningkatan literasi nasional, sertifikasi pustakawan, pelayanan publik, hingga pelestarian naskah kuno Nusantara.

“Satu kata, prihatin. Kalau cuma dapat Rp377 miliar, dengan sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan operasional, paling sisa nggak sampai Rp72 miliar. Sementara beban pekerjaannya cukup serius,” kata Bonnie dikutip Jumat (29/8).

Menurutnya, keterbatasan anggaran menyebabkan lebih dari seribu pustakawan profesional tidak bisa mendapatkan sertifikasi. Padahal, sertifikasi ini penting untuk menjamin perawatan koleksi intelektual bangsa, seperti buku, naskah kuno, dan arsip langka.

Baca juga : Lima Pemateri Perpusnas Tampil dalam Kongres Perpustakaan dan Informasi Dunia

Bonnie juga menyoroti ketiadaan alokasi dana untuk Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta.

“Mestinya bisa melayani 1.600 orang untuk Perpustakaan Bung Karno dan 1.000 orang untuk Perpustakaan Bung Hatta, tapi ternyata nggak bisa karena nggak ada anggarannya,” tegasnya.

Legislator dari dapil Banten kemudian mengaitkan kondisi ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang wajib belajar gratis selama 13 tahun. Menurutnya, program pendidikan gratis harus dibarengi dengan penyediaan bahan bacaan yang memadai.

Baca juga : Simak Rangkaian Peringatan 200 Tahun Perang Jawa, Bisa Dilihat di Google Arts & Culture

“Bagaimana ini wajib belajar tetapi kalau kita lihat perpustakaannya seperti ini,” katanya.

Dalam kunjungannya ke daerah pemilihan, Bonnie menemukan perpustakaan dengan kondisi memprihatinkan. Koleksi buku disimpan di ruangan tanpa pengaturan suhu dan jarang dilakukan fumigasi.

“Sudah pasti dalam beberapa tahun itu rusak. Arsip pun banyak yang hilang atau hancur karena kurang terawat,” ujar Bonnie.

Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan hanya menghambat pelayanan publik, tapi juga menghentikan proses produksi pengetahuan. Program penting seperti alih bahasa naskah kuno, penyediaan literatur berbasis koleksi langka, hingga kajian pustaka terancam tidak berjalan.

“Kalau idealnya sih mungkin Perpustakaan Nasional Rp1 triliun. Tetapi kalau setiap tahun makin turun, dari Rp700 miliar jadi Rp300 miliar, nanti turun lagi, ya ganti saja bukunya jadi digital, pakai HP saja. Perpustakaannya ditutup dulu sementara,” sindir Bonnie.

Bonnie mengingatkan bahwa tren penurunan anggaran mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam membangun budaya literasi. “Politik yang berpihak itu kan tercermin lewat politik penganggaran. Ketika makin turun trennya maka ini enggak serius untuk urusan perpustakaan,” ujarnya. (P-4)