MPLS Dimulai, Berikut Rekomendasi P2G

PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada hari pertama sekolah tahun ajaran baru 2025/26. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyebut setidaknya ada lima aspek yang perlu menjadi perhatian pihak sekolah, guru, kepala sekolah, termasuk orangtua murid dan murid.

Pertama adalah bagaimana membangun lingkungan belajar yang betul-betul ramah, sesuai dengan tema MPLS Ramah dari Kemdikdasmen, yakni harus menghadirkan suasana proses pembelajaran yang betul-betul menarik. "Kemudian berempati kepada murid, tidak ada kekerasan atau bullying dari kakak-kakak OSIS misalnya untuk level SMP atau SMA dan sederajat," kata Satriwan kepada Media Indonesia, Minggu (13/7).

"Sehingga anak-anak baru itu betul-betul merasa nyaman dan aman sebagai pendatang baru atau murid baru di sekolah tersebut," imbuhnya.

Baca juga : Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bukan Perpeloncoan

Kedua adalah program-program harus betul-betul program yang menjawab kebutuhan siswa. Misalnya apa yang harus mereka lakukan sebagai murid baru. Kemudian informasi urgent apa yang perlu disampaikan oleh pihak sekolah kepada murid, orangtua murid, terkait kegiatan-kegiatan sekolah, program-program sekolah, tata tertib sekolah.

Kemudian juga kedisiplinan, termasuk juga bagaimana berinteraksi dengan warga sekolah, mengenali lingkungan sekolah seperti fasilitas, perpustakaan, laboratorium.

"Intinya adalah bagaimana mereka saling berinteraksi antara murid baru dengan lingkungan sekolah. Kemampuan beradaptasi ini penting menjadi salah satu komponen utama yang akan menentukan bagaimana murid ini ke depan, apakah mereka bertahan, bisa bersosialisasi atau tidak," papar Satriwan.

"Oleh karena itu program-program yang relevan saya pikir harus diberikan sehingga apa namanya kegiatan MPLS selama 5 hari itu tidak hanya berkutat di persoalan misalnya sekadar mengenal sesama teman atau sekelas. Tapi juga bagaimana mengenali lingkungan sekolah lebih luas, bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter. Nah ini yang penting apalagi Kemdikdasmen sekarang sudah memiliki 7 kebiasaan anak Indonesia hebat," imbuhnya.

Ketiga adalah harus ada partisipasi dari seluruh stakeholder termasuk juga dari orang tua. Menurutnya orang tua, warga sekolah pada umumnya, termasuk juga dinas pendidikan, pengawas, untuk sama-sama memonitor kegiatan MPLS ini.

"Kami juga berharap monitoring dari dinas pendidikan setempat itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi bullying yang biasa terjadi pada saat MOS atau MPLS," ujarnya.

Menurut Satriwan, berbagai bentuk kekerasan atau bahkan intoleransi itu bisa diantisipasi. Yang perlu disampaikan kepada murid baru termasuk kepada orang tua adalah entitas yang namanya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (TTPKS). Sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 46 tahun 2023.

"Ini menjadi wadah yang salah satu tugasnya adalah untuk mencegah dan menangani jika terjadi kekerasan, sehingga anak-anak itu aksesnya mudah, mereka tidak lagi takut ya untuk melaporkan jika mendapatkan perlakuan tidak baik, tidak menyenangkan, bullying, dari kakak kelas maupun dari sesama teman," tuturnya.

Keempat harus ada evaluasi berkala hari pertama hari kedua sampai hari kelima. "Karena kebijakan dari Kemdikdasmen, MPLS selama lima hari, biasanya kan tiga hari. Jadi saya pikir ini pengalaman baru jangan sampai kemudian program-program yang diberikan oleh pihak sekolah itu ternyata membuat anak-anak itu justru jenuh, tidak tertarik, tidak termotivasi untuk belajar," jelasnya.

Kelima, perlu juga dicatat oleh para guru, lanjutnya, untuk memperhatikan misalnya sikap-sikap atau gejala perilaku dari murid-murid baru ini. "Pasti untuk level SD atau level yang lebih rendah PAUD, ini kan anak-anak tidak langsung bisa mudah bersosialisasi, bahkan harus diperhatikan anak-anak yang punya kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum," ungkapnya.

P2G juga menberikan catatan untuk pelaksanaan MPLS di Jawa Barat. Pasalnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memutuskan bahwa MPLS di Provinsi Jawa Barat melibatkan TNI dan Polri.

"Saya pikir momentum MPLS adalah momentum murid baru untuk mengenali lingkungan sekolahnya, pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan kehidupan mereka di sekolah, mengenali fasilitas sarana-sarana sekolah, aturan-aturan sekolah," katanya.

"Jadi rasanya keberadaan TNI dan Polisi untuk waktu momentum MPLS ini belum dibutuhkan. Karena sekali lagi MPLS itu adalah kegiatan yang sifatnya internal. Jadi pengenalan secara internal bagaimana lingkungan belajar anak-anak itu dibangun, bagaimana mereka tumbuh kembangnya secara emosional, secara intelektual secara sosial," pungkasnya. (H-1)