Vaksin Dengue Bio Farma Dinanti

VAKSIN dengue untuk pencegahan penyakit demam berdarah dengue (DDB) berpeluang masuk program imunisasi wajib bila telah diproduksi massal.

Vaksin dengue yang tengah dikembangkan perusahaan BUMN Bio Farma itu sangat ditunggu karena dibutuhkan masyarakat. Hal itu dikatakan Direktur Pelayanan Farmasi Kementerian Kesehatan Detty Yulianti.

"Saat ini vaksin yang masuk program imunisasi wajib ada sembilan. Namun, ke depan tidak menutup kemungkinan bertambah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika di lapangan. Salah satunya vaksin dengue yang saat ini masih dikembangkan PT Bio Farma," kata Detty pada workshop vaksin negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Ia menyebutkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merupakan pengguna produk yang dihasilkan produsen vaksin dalam negeri baik untuk program imunisasi wajib (usia 0-5 tahun) maupun program imunisasi nonwajib seperti vaksin meningitis dan vaksin influenza.

"Ketersedian vaksin, termasuk vaksin dengue, menjadi perhatian khusus Kemenkes karena penggunaannya untuk pencegahan," imbuh Detty.

Belum lama ini, perusahaan farmasi asal Prancis Sanofi Pasteur juga telah meluncurkan produk vaksin dengue di Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) menyetujui vaksin dengue tersebut untuk digunakan pada individu berusia 9 tahun sampai 16 tahun guna pencegahan penyakit dengue yang disebabkan empat serotipe virus dengue.

Vaksin tersebut dapat diperoleh masyarakat secara mandiri di sejumlah rumah sakit swasta.

Atas peluncuran produk tersebut, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengungkapkan pihaknya masih akan mengkaji vaksin dengue milik Sanofi Pasteur terkait dengan kemungkinan perluasan penggunaannya oleh pemerintah di daerah endemis DBD di Indonesia.

"Vaksin dengue sudah ditemukan Sanofi. Kalau kami (Kemenkes) akan memakai, tentu harus hitung-hitungan biaya dulu yang sepertinya besar," kata Nila, beberapa waktu lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara endemis dengue dinilai membutuhkan vaksin dengue sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit yang ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti itu.

Tercatat, pada 2015 jumlah kasus DBD mencapai lebih dari 129 ribu dengan 1.071 di antaranya berakhir dengan kematian.

Dorong kemandirian
Sebelumnya, pada pembukaan workshop vaksin negara OKI tersebut, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara Rika Kiswardhani mengungkapkan Indonesia berpeluang jadi pemimpin dalam mendorong kemandirian negara-negara anggota OKI dalam memproduksi vaksin.

"Indonesia harus jadi leader dalam mentransformasi dan mendorong kemandirian vaksin di negara-negara organisasi Islam, menjadi center of excellence yang bisa mentransformasikan kepada negara lainnya untuk peningkatan daya saing," kata dia, Selasa (15/11).

Kegiatan yang diikuti para peserta dari sembilan negara OKI serta perwakilan dari WHO tersebut berlangsung di Bandung pada 15-18 November 2016.

Perwakilan peserta itu berasal dari Mesir, Arab Saudi, Tunisia, Iran, Malaysia, Senegal, Turki, Bangladesh, dan tuan rumah Indonesia.

Para peserta merupakan orang-orang yang duduk di level top management dari sejumlah perusahaan vaksin di negara-negara itu.

Pada pertemuan tersebut, mereka mendapatkan materi terkait dengan pengelolaan industri vaksin yang sesuai dengan standar internasional.

Selain itu, para peserta dapat melihat langsung proses produksi, riset, dan pengembangan vaksin yang dilakukan Bio Farma.

"Indonesia bersama Senegal merupakan dua negara OKI yang produk vaksin mereka telah memenuhi sertifikasi WHO sehingga sudah bisa diekspor. Dalam kegiatan ini, Indonesia melakukan sharing ilmu dang pengalaman kepada industri vaksin negara-negara OKI lainnya," imbuh Rika. (Ant/H-3)