Mendikbud Tancap Gas Kebut Program

SEJAK dilantik Presiden Joko Widoso sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dua bulan lalu, Muhadjir Effendy langsung tancap gas. Amanat yang diemban Presiden buat mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMN) ini ialah melakukan penguatan pendidikan karakter yang sempat mencuat heboh dengan istilah Full Day School (FDS), menggenjot pendidikan vokasi melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan mengoptimalkan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menurut Muhadjir, untuk format penguatan pendidikan karakter bagi pendidikan dasar tingkat SD dan SMP dengan muatan 60-70% berhasil dirumuskan, diujicobakan, dan diimplementasikan pada lebih 500 sekolah tanpa harus mengutak-atik Kurikulum 2013 (K-13).

"Ini sesuai Nawacita Presiden bahwa pendidikan karakter lebih utama bagi siswa. Lima karakter yang diutamakan adalah relijius dan nasionalisme. Sudah ribuan sekolah yang meminta dan siap menjadi percontohan untuk tahun depan," ungkap Muhadjir Effendy saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (19/10) petang.

Untuk vokasi khususnya pemetaan SMK dan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha, lanjut Muhadjir, tuntas dan telah dirumuskan peta jalan pengembangan SMK antara lain untuk prioritas jurusan kemaritiman, ketahanan pangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

"Koordinasi antarkementerian serta prioritas pada penambahan guru produktif telah dimulai. Pembangunan sekolah baru, ruang kelas baru, laboratorium, dan lain lain terus dipacu," cetusnya. Sedangkan soal KIP, ujar dia, percepatan distribusinya melibatkan dinas pendidikan, kepala desa atau lurah, Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kemendikbud di daerah, serta pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah mendorong termanfaatkannya lebih dari 60% oleh siswa. Sedangkan distribusi kartu telah mencapai lebih dari 97%.

"Untuk memastikan tersalurkannya KIP diperlukan monitoring terus menerus, dan jika hingga 30 Oktober 2016 masih belum tuntas sudah disiapkan langkah terobosan," ungkapnya. Adapun tentang pendataan kondisi fisik sekolah melibatkan siswa SMK se-Indonesia dengan cara menyensus, mengukur kerusakan, dan menaksir harga renovasi.

Selanjutnya, tambah Muhadjir, dalam penguatan profesionalisme guru terus ditingkatkan, kewajiban mengajar 24 hari akan dikaji dan sedang disiapkan aturan memasukkan membina kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai salah satu beban mengajar guru.

Selain itu, dia menyatakan peran kepala sekolah dan komite sekolah ditinjau ulang. Kepala sekolah ke depan ialah manajer yang menggali potensi lingkungan belajar dan aspek pengembangan lainnya. "Kepala sekolah tidak harus dibebani mengajar karena tugas utamanya adalah membuat sekolah maju," ujarnya.

Sedangkan komite sekolah menjadi komite gotong royong sekolah akan menjadi semacam komisaris yang terdiri atas pihak orangtua atau wali murid, pejabat lokal, tokoh masyarakat, termasuk kepala puskesmas. "Dua aspek ini, kepala sekolah dan komite sekolah, sedang disiapkan peraturan menteri (Permen)-nya," pungkas Muhadjir. (OL-4)