Wajar, Pemerintah Punya Hak Pilih Rektor

KEMENTERIAN Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti) yang mewakili pemerintah mempunyai peran dalam pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN). Selain melakukan kajian dan uji kelayakan terhadap internal PTN, Kemenristek dan Dikti mempunyai hak suara terhadap perguruan tinggi badan hukum (PTBH).

Dalam PTBH, Menristek dan Dikti M Nasir menjadi salah satu anggota Majelis Wali Amanah yang memiliki porsi suara 35%. Nasir menanggapi hal itu dengan mengatakan suara tersebut hanya akan disalurkan kepada PTBH yang tidak satu suara terhadap nama yang diperoleh dari hasil pemilihan.

"Kalau dia sudah satu suara, kami datang hanya untuk melantik saja," ucap Nasir kepada wartawan dalam pembahasan penyelesaian pemilihan rektor Universitas Negeri Manado (Unima), Universitas Sumatra Utara (USU), Universitas Halu Oleo (UHO), dan Universitas Musamus Merauke (Unmus), di Kantor Kemenristek dan Dikti, Jumat (14/10). Jika pemilihan menghasilkan tiga nama yang sama kuat, Kemenristek dan Dikti akan menggunakan 35% hak suara tersebut dengan objektif.

Penegasan Menristek dan Dikti itu diungkapkan terkait dengan persoalan pemilihan rektor di Unima, USU, UHO, dan Unmus.

Menurut Nasir, hal yang menjadi pertimbangan pemberian suara pemerintah untuk calon rektor ialah visi-misi. "Kemampuan untuk mengintegrasikan program pemerintah ke dalam program di PTN masing-masing," tambah Nasir.

Sementara itu, untuk PTN non-PTBH, pemerintah hanya melakukan kajian terhadap nama terpilih. Jika nama tersebut dinyatakan bersih dan layak, pelantikan dapat dilakukan.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Kemenristek dan Dikti, Patdono Suwignjo, memastikan pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses pemilihan rektor di PTN. "Karena suara 35% tidak akan berpengaruh terhadap 65% suara yang bulat," ucap Patdono.

Masih terkait dengan hak suara pemerintah dalam pemilihan rektor, Ketua Forum Rektor Rochmat Wahab mengatakan kuota suara yang dimiliki pemerintah merupakan hal wajar. Menurutnya, selama PTN dibiayai pemerintah, pemerintah juga memiliki andil dalam menentukan kebijakan di dalam PTN. (Ric/N-3)