Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komite III DPD RI Hasby Yusuf meminta agar Kementerian Agama (Kemenag) melakukan perbaikan madrasah yang ada di wilayah 3T karena madrasah yang terpisah oleh lautan membutuhkan energi yang sangat besar bagi pengajar maupun siswanya.
"Pemerataan kualitas pendidikan, dari Ternate ke Sofifi Halmahera, Maluku Utara kami berharap agar perbaikan madrasah jadi perhatian serius karena terpisah antar pulau butuh sumber daya besar," kata Hasby dalam rapat kerja dengan Kemenag di Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
Hal senada juga disampaikan Anggota Komite III DPD RI Abu Bakar Jamalia yang mengusulkan ke depan jika Kemenag membangun madrasah tidak lagi melalui kontraktor agar lebih efektif.
"Dibantu dari komite sekolah saja, jadi full uangnya tidak kemana-mana karena biasanya ada udang fee untuk ini itu. Kemudian asrama di pondok pesantren juga masih kekurangan yang tidak dapat dibantu keseluruhan," ujar dia.
Di sisi lain ia juga meminta agar UMKM di provinsi asalnya yakni Provinsi Jambi dipermudah dalam memberikan sertifikasi halal.
"UMKM di daerah Jambi membutuhkan sertifikasi halal karena masih kesulitan untuk mendapatkan itu," pungkasnya. (H-2)
Setiap madrasah diperkirakan harus mengeluarkan dana hingga Rp7 juta.
Diharapkan, Kabupaten Bekasi dapat menjadi contoh atas gerakan-gerakan inspiratif dalam menjadikan daerah ataupun kawasan layak anak.
Relokasi dilakukan sesuai dengan koordinasi Menteri Agama. Relokasi dimulai pada Senin (10/10) di Madrasah Aliyah Negeri 11.
FORUM Guru Honorer Madrasah (FGHM) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan dukungan kepada Firli Bahuri untuk maju pada Pilpres 2024.
KANTOR Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta akan mengadakan kompetisi madrasah tingkat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
MAN 13 menjadi madrasah di DKI Jakarta yang siswanya paling banyak diterima di PTN melalui jalur SNBP.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI Jawa Barat (Jabar), meminta agar Kementerian Agama (Kemenag), sebaiknya melakukan pengkajian secara matang.
Festival Ramadhan tahun ini bukan hanya tentang pembagian bingkisan semata, tetapi juga tentang semangat kolaborasi yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Sidang Isbat dihelat oleh Kemenag, sebagaimana amanah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
Sidang yang bertepatan dengan 29 Zulqa’dah 1440H ini akan dipimpin oleh Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin.
Pada kesempatan itu, Menag mengecek kamar-kamar jemaah haji, ketersediaan air minum, serta bagaimana distribusi makanan yang diterima jemaah haji selama ini.
Mekanisme dan pola pengawasan PIHK khususnya di bandara akan menjadi bahan evaluasi untuk memonitoring dan memantau pelaksanaan ibadah haji khusus tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved