Pelayanan Pendidikan Perlu Ditingkatkan

PRESIDEN Joko Widodo meng­instruksikan agar penya­luran anggaran pendidikan dan kesehatan tepat sasaran. Menurut Presiden, peningkatan anggaran pendidikan belum diimbangi dengan hasil yang maksimal.

“Jangan sampai anggaran yang sudah semakin meningkat tapi hasilnya tidak maksimal atau belum maksimal,” tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai efektivitas belanja pendidikan dan kesehatan dalam APBN di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Dalam hal pelayanan pendidikan, presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan perombakan besar-besaran guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Presiden Jokowi secara khusus juga merespons informasi yang diterimanya mengenai kondisi infrastruktur dan peralatan pendidikan di Tanah Air yang kurang memadai.

“Saya mendapatkan informasi bahwa dari sekitar 1,8 juta ruang kelas hanya 466 ribu dalam kondisi yang baik. Dari 212 ribu sekolah, ada 100 ribu sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan. Oleh sebab itu, saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Presiden juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang produktif dan berkarakter. Pasalnya, pada era kompetisi antarnegara saat ini Indonesia memerlukan SDM yang bukan hanya sehat, melainkan juga yang cerdas yang produktif dan berkarakter.

Oleh karena itu pula, ia meminta agar alokasi dana pendidikan betul-betul digunakan secara efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Terutama akses siswa dari keluarga miskin betul-betul memperoleh pendidikan dan mendapatkan prioritas.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta Mendikbud menuntaskan distribusi kartu Indonesia pintar dan memastikan betul-betul menjangkau siswa-siswa miskin dan tepat sasaran. Di bidang kesehatan, Presiden berharap agar kartu Indonesia sehat (KIS) terdistribusi maksimal dan tepat sasaran. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara mengapresiasi distrubusi KIS yang sudah menyentuh angka

Namun demikian, Jokowi meminta dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik di layanan kesehatan dasar maupun rujukan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. “Paradigma kesehatan jangan hanya kuratif tapi juga edukasi.”

Hadir dalam rapat terbatas, diantaranya Wapres Jusuf Kalla, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristek dan Dikti Muhammad Nasir, Menkes Nila F Moeloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, serta Menteri Pendayaguna­an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Distribusi KIP
Menteri Muhadjir menjelaskan bahwa pihaknya telah mengubah sistem distribusi KIP yang sebelumnya sudah dikerjakan mantan Mendikbud Anies Baswedan. Caranya ialah dengan memakai data pokok pendidikan dari pihak sekolah. Ia mengakui sistem distribusi yang lama yang memakai data BPS 2011 di-update 2012 tidak efektif karena datanya tidak valid. “Data yang tersaji tidak seluruhnya ter-update sehingga banyak yang sudah nikah dan ada yang tidak niat masuk sekolah,” ujarnya. (H-1)