Ilmu Pengetahuan Jadi Basis Pembangunan Kehutanan

KEBIJAKAN kehutanan ke depan harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan mengedepankan aspek ekologis. Untuk merumuskan hal itu, ratusan ilmuwan yang berasal dari 28 negara di lima benua hadir dalam acara IUFRO International and Muli-disciplinary Scientific Conference di IPB International Convention Center, Bogor, kemarin. Para ilmuwan itu berkumpul selama empat hari (4-7 Oktober) untuk membahas perkembangan ilmiah dalam pengambilan kebijakan tentang hutan.

Direktur Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dodik Ridho Nurrochmat selaku ketua penyelenggara acara mengatakan konferensi itu sebagai langkah ke arah penyesuaian yang diperlukan untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi yang efektif antara kehutanan, lingkungan, dan ilmuwan.

Melalui konferensi itu, akan dibahas tentang pembangunan hijau sebagai konsep multidimensi yang meliputi ekonomi, sosial, dan institusional yang berkelanjutan. "Isu strategisnya ialah science sociality policy. Jadi bagaimana kita berharap ke depannya kebijakan-kebijakan itu berbasis sains," kata dia.

Menurut Dodik, saat ini penetapan kebijakan hanya dari kacamata politik. Sains, imbuhnya, memang masih terlibat tapi hanya pada saat proses pengambilan kebijakan. "Jadi nanti bukan hanya dari politik. Politik juga mendengarkan dan mengaplikasikan sains. Ini yang kita harapkan. Mumpung belum telanjur, mari kita perbaiki dan ini waktunya. Minimal kebijakan hutan dan lingkungan ini, keputusan yang diambil berbasis sains dan knowledge," kata dia.

Dia mencontohkan soal pemanfaatan kawasan di hutan konservasi, yang dikecualikan kalau dinilai memiliki nilai penting dan strategis bagi negara, misal tambang besar. "Walaupun di kawasan konservasi, di kawasan lindung, kalau dia punya nilai penting itu bisa," ujar Dodik.

Multidimensi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam sambutannya mengatakan Kementerian LHK bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai konsolidasi kawasan hutan dan tata kelola lingkungan berkelanjutan.

"Kementerian LHK juga memiliki mandat untuk mengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistem, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai dan kawasan lindung, serta dukungan produksi hutan lestari," ujarnya. Selain itu, ujar Siti, Kementerian LHK harus meningkatkan daya saing industri primer hasil hutan, kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Terakhir ialah harus mengontrol dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan mendukung perhutanan sosial, serta kemitraan environmental termasuk melestarikan keseimbangan ekologi, keanekaragaman hayati, dan mempertahankan mata pencaharian.

"Dari perspektif nasional, hutan Indonesia harus dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata," kata dia.

Siti berharap dengan berkumpulnya ilmuwan di ajang IUFRO, isu-isu seputar kehutanan akan dibahas secara komprehensif terutama isu-isu penting dari pengelolaan hutan dan tata kelola lingkungan, baik di lokal maupun internasional. "Saya berharap forum ini juga dapat mengidentifikasi kebutuhan penelitian mengenai masalah Indonesia kehutanan dan lingkungan, bersama-sama dengan rekomendasi masa depan," kata dia.

Dalam forum itu, pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, pemerintah, pelaku bisnis, dan LSM bersatu. "Saya juga berharap forum ini akan memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan, dalam rangka mempersiapkan peraturan dan keputusan kebijakan yang tepat," pungkas Siti. (H-1)