Realisasikan Poros Maritim Dunia

SEBAGAI negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berpotensi besar menjadi poros maritim dunia. Setelah melihat potensi itu, Presiden Jokowi pun mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi itu tidaklah berlebihan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tersusun atas lebih dari 17 ribu pulau, dirangkai 95.181 km garis pantai, dan sekitar 70% wilayahnya berupa laut.

Untuk merealisasikan itu, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan meningkatkan koordinasi pemerintah guna mewujudkan narasi besar poros maritim dunia. Menurut Luhut, pihaknya terus berkoordinasi dengan Bappenas.

“Sekarang ini kami sedang membuat detailnya dengan Bappenas agar semua terharmonisasi dengan baik,” katanya seusai rapat dengan Banggar DPR RI di Jakarta, baru-baru ini.

Kemenko Kemaritiman, lanjut Luhut, memiliki 77 program yang menyangkut tentang program kemaritiman dan program lain di bawah koordinasi kementeriannya. Salah satu program yang tengah digalakkan ialah program tol laut sebagai upaya pemerintah untuk menekan biaya produksi. “Cost laut kita salah satu yang termahal di dunia. Studi mengatakan sebanyak Rp721 triliun penghematan bisa dilakukan dari cost di laut.”

Isu maritim lainnya yang juga jadi prioritas Luhut ialah efisiensi waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time. Menurut dia, idealnya dwelling time di Indonesia berkisar antara dua hari dan tiga hari. Namun, di sejumlah pelabuhan, dwelling time bahkan bisa mencapai 10 hari.

“Dwelling time memang eloknya dua atau tiga hari. Saat ini sekitar tiga sampai lima hari. Tempat lain kayak di Belawan (Medan) itu cukup lama. Saya kirim orang tanpa protokol ke sana, kadang 10 hari belum bisa masuk,” kisahnya.

Pada bagian lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merealisasikan visi poros maritim dunia dengan memperbaiki dwelling time, modernisasi, kanalisasi, dan akuisisi untuk mengembangkan tol laut. Program itu untuk menekan disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Keinginan itu direalisasikan melalui komitmen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Pelabuhan Indonesia (persero) I, II, III, dan IV terkait dengan kelayakan alat dari jumlah dan kualifikasi. “Pertama, diharapkan pelabuhan-pelabuhan besar beroperasi 24 jam, lalu penyesuaian tarif di setiap pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo untuk lebih kompetitif dari yang sekarang, serta dibuat mekanisme tracking agar efektif dan efisien,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hal kedua yang dilakukan, lanjut Menhub, terkait dengan kewenangan Menhub di luar Pelabuhan Tanjung Priok, akan dibuatkan SK Dirjen Perhubungan Laut agar pelayanan di Pelabuhan Pelindo I, II, III, dan IV memiliki standar yang sama.

“Hal ketiga adalah yang berkaitan dengan pelayanan satu atap dengan beberapa instansi terkait lainnya,” tutur Budi.

Ia pun meminta para pemangku kepentingan untuk memproses deregulasi di setiap kementerian dan lembaga yang terlibat. Diperlukan format yang tepat agar proses bongkar muat dapat berjalan lebih cepat.

Ia meminta permasalahan dwelling time selesai dalam waktu satu bulan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus sungguh-sungguh melakukan pembenahan internal, semua lini harus melakukan introspeksi, bekerja simultan, dan menjadikan masalah ini sebagai prioritas.

Bangun 11 terminal
Dalam upaya menunjang keberhasilan program tol laut, PT Pelindo III (persero) berencana membangun sedikitnya sebelas terminal penumpang kapal laut khususnya di kawasan timur Indonesia. Kesebelas terminal penumpang itu meliputi Pelabuhan Tenau Kupang, NTT; Pelabuhan Lembar, NTB; Pelabuhan Sampit, Kalteng; Pelabuhan Kumai, Kalteng; Pelabuhan Maumere, NTT; Pelabuhan Batulicin, Kalsel; Pelabuhan Bima, NTB; Pelabuhan Waingapu, NTT; Pelabuhan Ende, NTT; Pelabuhan Kalabahi, NTT; dan Pelabuhan Ippi, NTT. Pembangunan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim.

Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengatakan pembangunan terminal penumpang itu dengan tiga klasifikasi sesuai dengan kapasitas penumpang di pelabuhan setempat.
Terminal penumpang dengan kapasitas 1.500 orang akan dibangun di Pelabuhan Tenau Kupang, Lembar, Kumai, dan Sampit. Terminal penumpang berkapasitas 1.000 orang pada Pelabuhan Maumere dan Batulicin dan kapasitas 750 orang pada Pelabuhan Waingapu, Kalabahi, Bima, Ende, dan Ippi.

“Kami secara terus-menerus akan meningkatkan konektivitas dan pelayanan dengan pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia Timur melalui program memacu pertumbuhan perdagangan di Indonesia Timur dan peningkatan pelayanan publik.” (S-1)