Anggaran Badan POM Dinilai Kurang

KOMISI IX DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Nantinya, apabila itu sudah disahkan menjadi UU, sangat dimungkinkan penambahan anggaran untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). “Alokasi yang diterima Badan POM saat ini Rp2,7 triliun. Tentunya segitu kurang kalau tugas dan kewenangan mereka bertambah,” ujar Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Ia mengatakan penambahan ang­garan Badan POM bakal berjalan beriringan disesuaikan dengan kebutuhan dari pelaksanaan tugas serta kewenangan yang bertambah, semisal dana pelatihan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Dede mengungkapkan ke depan Badan POM tidak hanya bertindak selaku pengawas, tapi juga melaksanakan tugas penyidikan, penyelidikan, hingga penindakan meski di dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan dinkes dan kepolisian.

Dari Yogyakarta, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)Yogyakarta menggerebek gudang distributor obat impor dan alat kesehatan milik PT Cobra Dental Indonesia yang diduga ilegal di Mranggan, Sinduadi, Mlati, Sleman, kemarin. Pada penggrebekan yang didampingi kejaksaan dan kepolisian itu, 77 ribu kemasan obat tidak berizin disita.

Kepala BBPOM Yogyakarta I Gusti Ayu Adhi Aryapatni menyampaikan obat-obatan itu tidak berizin edar produksi. Dari obat-obat yang diamankan, sebagian besar obat yang diproduksi di Meksiko. ‘‘Pelaku menjualnya secara daring di situs mereka.” (Mut/AT/H-2)