KNKG Galakkan Sosialisasi Pilar Governansi

KOMITE Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menggalakkan sosialisasi pilar governansi melalui perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan (ETAK) serta penyelenggaraan Annual Report Award (ARA).
 
Wakil Ketua KNKG Sigit Pramono dalam Talkshow Sosialisasi Pilar Governansi ETAK dan ARA di Jakarta, Senin (6/5) menyebutkan, terdapat dua perkembangan dalam lingkungan bisnis global yang berdampak signifikan terhadap praktik governansi korporat dalam beberapa tahun terakhir.
 
Pertama, kata Sigit, makin kuatnya tuntutan dari masyarakat dan pemerintah terhadap korporasi agar menjalankan bisnis secara bertanggung jawab berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Kedua, lanjut dia, kenyataan bahwa tanggung jawab korporasi untuk menjalankan bisnis berkelanjutan tidak akan dapat secara efektif apabila tidak berdasarkan pada perilaku korporasi yang beretika.
 
"Perilaku etis yang berlandaskan nilai-nilai moral seperti peduli atas kepentingan pihak lain dapat mengarahkan dan membawa praktik korporasi ke arah perilaku berkelanjutan, dan akhirnya menuju tindakan yang bertanggung jawab," ujar Sigit.
 
Menurut dia, makin kuatnya tuntutan perubahan tercermin dari penetapan 17 butir Sustainability Development Goals (SDG) yang dideklarasikan oleh negara maju dan berkembang dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2015.
 
Sigit menyebutkan butir-butir SDG mencakup dimensi ESG dalam rangka menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dunia. "Makin pentingnya korporasi menjalankan bisnisnya secara beretika karena terjadinya berbagai skandal etika oleh korporasi di berbagai belahan dunia," ujar Sigit.
 
Untuk mengakomodasi perkembangan dalam lingkungan bisnis korporasi, Sigit menjelaskan bahwa nilai dasar TARIF (transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness) dari KNKG telah bertransformasi menjadi empat pilar, yaitu ETAK.
 
Selain itu, lanjut Sigit, Annual Report Award (ARA) diselenggarakan kembali pada tahun 2024 untuk penilaian laporan tahunan perusahaan Tahun Buku 2023.
 
Ia mengemukakan bahwa beberapa peningkatan terkait dengan kriteria penilaian menjadi fokus dalam penyelenggaraan ARA, yaitu disertakannya butir-butir pengungkapan di laporan keberlanjutan selain di laporan tahunan dalam kriteria penilaian ARA.
 
Di samping itu, penilaian terhadap pengungkapan sejauh mana perusahaan menginternalisasikan aspek keberlanjutan sebagai bagian terintegrasi dari model bisnis perusahaan.
 
"Peningkatan lainnya adalah kriteria penilaian tidak saja didasarkan pada aturan perundangan, tetapi juga pada beberapa rekomendasi dari Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 serta sejumlah item pengungkapan dari ASEAN Corporate Governance Scorecard," ujar Sigit. (S-1)