Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin Nasibmu Kini...

KALA peresmian Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) Hans Bague (HB) Jassin pada 30 Mei 1977 silam, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, sempat menyebutkan bahwa seorang gubernur harus mempedulikan, membangun, mengembangkan, dan memperhatikan masalah kebudayaan walaupun ia bukanlah seorang budayawan.

Sejak itu, PDS HB Jassin bermitra dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam kesepahaman, kepercayaan, serta penghormatan dalam mengelola secara mandiri.

Pemerintah DKI kemudian membangunkan gedung dan memberikan anggaran setiap tahun untuk PDS HB Jassin di lingkungan Taman Izmail Marzuki Jakarta Pusat. Namun, dengan seiring adanya pergantian gubernur, hubungan keduanya mengalami pasang surut. Pada 1983, PDS HB Jassin mengalami krisis keuangan sehingga listriknya terpaksa dicabut.

Sejak itu, panitia pengumpulan dana kebudayaan untuk PDS HB Jassin dibentuk guna mengatasi masalah tersebut. Setelah 30 tahun berjalan, tidak lagi terdengar masalah keuangan.

PDS HB Jassin mulai terbiasa dengan anggaran seadanya, apalagi bantuan yang diberikan Pemprov DKI kerap kali naik-turun.

Memasuki 2011, tercuat bahwa PDS HB Jassin kembali mengalami masalah keuangan. Sebab, bantuan yang diperoleh tiap tahun hanyalah Rp50 juta. Terlebih, dana bantuan untuk PDS HB Jassin dikelola oleh Dinas Kebudayaan DKI dan diturunkan kebanyakan dalam bentuk barang serta kegiatan.

Di kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) pada 2013 sebagai Gubernur DKI, PDS HB Jassin mendapat bantuan dana terbesar, yaitu sebesar Rp1,2 miliar. Hal itu terjadi sesaat setelah ia mengunjungi PDS HB Jassin dan menilai bahwa koleksi-koleksi yang ada di tempat itu sangat bernilai tetapi masih dikelola dengan cara pengarsipan tradisional, belum digitalisasi serta disimpan di tempat yang kurang baik.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Yayasan Dokumentasi Sastra (YDS) HB Jassin, Ajip Rosidi, di PDS HB Jassin, TIM, Jakarta, Kamis (8/9).

"Pas Gubernurnya Jokowi, beliau bilang agar koleksi Pak Jassin diserahkan ke Pemda DKI supaya ada alasan buat mereka untuk mendanai, tapi yayasan tidak mau karena tidak percaya dengan PNS. Kemudian, pas zaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), ia bilang harus bikin UPT agar dibuatkan anggarannya setiap tahun," tuturnya.

Masalah keuangan, ia melanjutkan, kembali terjadi pada 2015 ketika peraturan baru diberlakukan seiring dengan dikeluarkannya peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang pemberian bantuan dana atau hibah.

Pada 20 Mei 2015, para pengurus Yayasan PDS HB Jassin yang terdiri atas Ajip Rosidi, (Alm) Hasan Alwi, dan Arianti Isnamurti bertemu dengan Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Sylviana Murni dan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI.

Dalam pertemuan itu telah disepakati bahwa Yayasan PDS HB Jassin akan bergabung dengan lingkungan Pemprov DKI yang operasional serta administrasinya berada di bawah BPAD DKI. Kemudian, Ajip bertemu dengan Basuki Tjahaja Purnama yang sudah menjabat sebagai Gubernur DKI.

Ahok saat itu mengungkapkan bahwa Yayasan PDS HB Jassin tetap dikelola oleh yayasan, sementara Pemprov DKI menyediakan dana melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). Hal tersebut didasari atas ketidakpercayaannya terhadap para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun hingga saat ini, lanjut Ajip, UPT tersebut tidak dibuatkan untuk yayasan.

"Sekarang lagi menunggu sikap dari Pemprov, karena apa yang mereka bicarakan nggak selamanya mereka lakukan," ungkapnya.

Dana perbaikan yang digunakan, lanjutnya, kerap kali berasal dari kantong pribadi pengelola yayasan meskipun para pengelola tidak mendapatkan bayaran.

Dikatakan pula bahwa anggaran sebelumnya yang diterima yang semula Rp1,2 miliar menurun drastis menjadi Rp280 juta pada 2015 lalu. Bahkan tahun ini (2016), PDS HB Jassin tidak menerima bantuan dana sepersen pun.

Meski merasa sangat kecewa, ia sangat berharap koleksi sastrawan Pujangga Baru itu dapat terpelihara dengan aman dan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. (OL-5)