KLHK Waspadai Karhutla di Pulau Jawa

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa pihaknya mewaspadai kejadian kebakaran hutan dan lahan di pulau Jawa. Hal itu berkaitan dengan prediksi BMKG yang menyatakan bahwa Pulau Jawa rawan karhutla di musim kemarau 2023.

“Saya hari ini ngejagain Gunung Arjuno, Jawa Timur. Sebelumnya beberapa hari kemarin di Sumbing, Merapi, dan lain-lain. Ini terus kita ikuti,” kata Siti dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (6/9).

Seperti diketahui, karhutla di kawasan Gunung Arjuno makin meluas hingga lebih dari 1.300 hektare. Bahkan, api merembe sampai ke Kabupaten Pasuruan. Siti menegaskan bahwa karhutla yang terjadi di wilayah Jawa sangat terbantu BPBD provinsi dan Perhutani.

Baca juga: Menteri LHK Optimistis RI Bisa Kendalikan Kekeringan dan Karhutla Akibat El Nino

Siti mengakui, selama delapan tahun menjabat sebagai Menteri LHK, ia selalu merasa was-was setiap tanggal 6 sampai 16 September 2023. Pasalnya, di tanggal-tanggal itu merupakan puncak kejadian karhutla.

Adapun, sejak 1 Januari hingga 5 September 2023 KLHK mencatat ada sebanyak 3.788 titik panas Angka itu meningkat di banding 2022 yang hanya mencapai 979 titik panas.

Baca juga: Karhutla di Gunung Arjuno Terus Meluas

Ia pun menjabarkan terjadi peningkatan titik panas di sepuluh provinsi rawan seperti Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Papua. Pada 2022, di periode 1 Januari sampai 5 September 2023 ada sebanyak 441 titik panas di 10 provinsi itu, sementara tahun ini 2.608 titik panas. Selanjutnya, secara keseluruhan karhutla yang terjadi di Indonesia pada tahun ini ialah seluas 90 ribu hektare.

“Setiap hari kebakaran rata-rata kami kontrol ada 20 sampai 30 titik. Karena tidak semua titik panas adalah firespot, di situ kalau ada hotspot di tempat tertentu ada monitornya, ketika ada areal konsesi langsung kita tegur,” beber dia.

Untuk melakukan pemantauan, Siti menugaskan setiap eselon 1 untuk melakukan supervisi wilayah.

“Misalnya Sekjen kontrol wilayah mana, Dirjen Planologi wilayah mana, kalau ada catatan record peristiwa, tolong komunikasi dengan gubernur untuk penanganannya,” pungkas dia.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro meminta kepada KLHK untuk menggalakkan pencegahan karhutla. Pasalnya, penanganan karhutla akan lebih mudah jika mencegah dibanding memadamkan.

“Mohon tingkatkan pengendaliannya dengan menambah masyarakat di sekitar kawasan hutan, menggeser anggaran yang sudah ada. Ini yang perlu dilakukan. Karena kalau sudah terbakar, walaupun itu di luar kawasan, dari segi lingkungan akan mengganggu. Ini jadi kewajiban kita,” ucap dia. (Ata/Z-7)