Revolusi Mental Harus Utamakan Penghapusan Ketimpangan

REVITALISASI pemikiran luhur Soekarno, Trisakti, dalam konteks kekinian harus mengutamakan penguatan demokrasi demi menciptakan masyarakat yang kuat dan jauh dari kata ketimpangan. Hal itu diungkapkan oleh Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman.

"Relevansi aktualisasi era Bung Karno dalam konteks kekinian dalam penguatan demokrasi ialah hadirnya kekuatan masyarkat sipil. Di mana kedaulatan politik sebagai bentuk dari apa yang menjadi perjuangan Trisakti bersanding dengan kedaulatan rakyat, penguatan masyarakat sipll, dan bagian pembentukan strong state," kata Airlangga dalam acara Sarasehan Revitalisasi Trisakti Kemenko PMK di Jakarta, Senin (3/7).

Airlangga menilai, ketimpangan sosial menjadi sebuah masalah yang masih terus ada hingga saat ini. Dalam hitungan statistik ekonomi di Indonesia pada 2015 tercatat 10% orang terkaya memiliki 77% kekayaan di negeri ini, sementara 1% orang terkaya memperoleh kue pembangunan sebesar 50%. Artinya 90% lapisan mayoritas orang Indonesia hanya berbagi sekitar 23% hasil pembangunan di Tanah Air.

Baca juga: Kemenko PMK: Nyalakan Semangat Revolusi Mental Dalam Koperasi

Namun, perkembangan positif pada ketimpangan sosial di Indonesia memang terlihat. Misalnya saja pada era pemerintahan SBY, akses pada makanan, kesehatan dan edukasi melalui human developement index (HDI) pada periode pertama naik 0,92% pertahun dari 2000 sebesar 60,4% menjadi 66,2% pada 2010. Sementara gini ratio naik dari 31,0 menjadi 38,0

Selanjutnya dari 2010 sampai 2014 HDI kenaikannya turun menjadi 0,78% pertahun. Sementara pada akhir jabatan SBY, gini ratio berada di angka 41.0.

Pada era pemerintahan Jokowi, HDI tren kenaikannya meningkat sebesar 1,3% semenjak 2015 sementara indeks gini turun dari 40.0 menjadi 38,9 sampai 2018.

Baca juga: Pentingnya Revolusi Mental dalam Mengurai Persoalan Sampah

"Tapi informasi progres ini tidak menjadi kekuatan narasi di ruang publik. Masih belum terbangun menjadi suatu pemahaman yang kuat dalam ruang publik," ucap dia.

Karenanya, ia menilai bahwa revolusi mental yang perlu dilakukan dan diturunkan dalam bentuk kebijakan ialah membangun narasi baru agar bisa menggerakkan reorientasi masyarakat yang sekarang mengalami polarisasi dan terpecah belah untuk bersama-sama membangun bangsa yang kuat dan maju.

"Sejak awal Soekarno memiliki pandangan demokrasi partisipatoris ada ruang inklusi yang terbuka dalam berbagai macam bentuk pemerintahan. Rakyat memiliki hak terlibat dalam politik bersama. Karenanya diperlukan penguatan demokrasi untuk membentuk kekuatan masyarkaat sipil," tegas dia. (Z-6)