Pemerintah Berusaha Perkecil Jumlah Masyarakat yang Berobat Ke Luar Negeri 

PEMERINTAH melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengoptimalkan fasilitas dan layanan kesehatan di dalam negeri. Hal tersebut dilakukan untuk memperkecil jumlah pasien yang memilih berobat di luar negeri daripada di Indonesia. 

Saat ini Kemenkes tengah menjalankan strategi 6 pilar transformasi kesehatan. Salah satunya menarik kembali masyarakat yang berobat di luar negeri ke Indonesia. Pada tingkat yang paling dasar, pemerintah akan melakukan transformasi di layanan primer seperti revitalisasi posyandu sehingga bisa melakukan langkah  promotif dan preventif.

"Jadi rumah sakit kita ini yang ada di dalam negeri dapat diakses seluruh masyarakat dan mempunyai mutu. Dengan banyaknya masyarakat kita mungkin ada beberapa yang ingin lebih cepat dan mudah. (tapi) kalau dikatakan SDM (nakes) nggak kalah loh," ungkap Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril di Jakarta, Jumat (10/3). 

Baca juga : Cegah Diabetes pada Anak dengan Pola Makan Seimbang dan Batasi Asupan Gula

Berdasarkan data, jumlah  masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri terbilang masih sedikit secara presentase yakni hanya berkisar 0,5 persen dari sekitar 270 juta jiwa populasi Indonesia.

"Data yang ada 2 juta (berobat) di luar negeri itu memang secara hitungan banyak. Tapi kalau persentasenya, hanya 0,5 persen dari total populasi jadi banyak warga Indonesia yang terlayani di Indonesia," kata Syahril. 

Baca juga : Ibu Hamil Khawatir Berat Badan Naik

Syahril menyebut, seluruh dokter memiliki kemampuan dan basis ilmu yang sama sehingga tidak bisa dibandingkan secara apple to apple. Oleh karena itu masyarakat perlu yakin dengan potensi bangsa. Mulai dari rumah sakit, fasilitas layanan, dokter hingga nakes lainnya sudah berkembang dengan pesat ditambah dengan transformasi kesehatan.

"Saya kira seluruh dokter sama kemampuan karena basis ilmunya sama, nggak bisa dibandingkan apple to apple. Dari 270 juta penduduk kita itu harus layani dengan sebaik mungkin, walaupun dia pakai BPJS, juga dengan 6 transformasi tadi," katanya.

Ia menjelaskan presiden telah menugasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan rancangan UU Kesehatan yang bisa memberikan suatu jawaban solusi untuk melakukan penataan perbaikan dan penyempurnaan sistem pelayanan kesehatan. (Z-8)