PAKAR keamanan siber dan forensik digital Alfons Tanujaya menyatakan masalah kebocoran data tergantung bagaimana pengelolanya. Menurutnya, jika pengelolanya bisa melindungi data dengan baik, menyimpannya dengan baik dan mengikuti standar penyimpanan data dengan baik, data tersebut akan aman. Tetapi jika dia ceroboh maka data itu tidak akan aman.
"Tergantung pengelolanya, jika dia memiliki disiplin yang rendah dan tidak mengikuti standar, seperti ISO 27001, ISO 27701, mengakibatkan data mudah bocor," ujar Alfons saat diwawancara Selasa (13/9/2022).
Ia mengatakan kasus kebocoran data bukanlah kejadian yang dimonopoli Indonesia. "Kebocoran data merupakan konsekuensi digitalisasi dan terjadi di banyak negara," jelasnya.
Menurutnya, dalam kebocoran data aktor utama yang menjadi kebocoran data selama ini adalah data yang disimpan di server itu berhasil diakses oleh orang yang tidak berhak, dalam hal ini ada akses admin yang berhasil dieksploitasi.
"Biasanya orang itu melakukan ekspoitasi celah keamanan," tuturnya.
Alfons menambahkan bahwa dalam kasus kebocoran data, pengelola data hanya mendapat malu, dianggap tidak kapabel, tetapi pemilik data yang harus menanggung akibat dari kebocoran data. Untuk itu menyarankan agar pengelola selalu mengupdate sistem di dalam programnya. "Suatu saat akan terjadi celah keamanan makanya harus selalu diupdate," katanya.
Sebelumnya, peretas Bjorka melalui laman Twitter miliknya mengklaim mengantongi dokumen surat menyurat milik Presiden Jokowi dengan lembaga BIN. Bjorka juga menyebarkan data pribadi yang diduga milik sejumlah pejabat publik, mulai dari Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, sampai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Mhd/A-3)
