Covid-19 Kembali Naik, Perketat Prokes dan Gencarkan 3T

PEMERINTAH mewajibkan vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk setiap ijin keramaian dan syarat perjalanan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menkankan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dalam setiap kegiatan di tempat umum.

“Dosis ketiga akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan perjalanan. Arahan Presiden di airport disiapkan vaksin dosis ke-3,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Negara hari ini.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta pengelola pusat perbelanjaan maupun fasilitas publik untuk menggiatkan tracking lewat aplikasi Peduli Lindungi.

Menko Airlangga menyebut penerapan protokol kesehatan di mal tidak seketat sebelumnya, banyak pengunjung mal yang masuk tanpa melakukan pindai aplikasi PeduliLindungi.

"Kita lihat di beberapa mal tidak seketat sebelumnya, jadi saya memonitor di beberapa mal dan beberapa kegiatan itu aplikasinya (PeduliLindungi) ada, barcode-nya ada tapi banyak pengunjung yang masuk tanpa scan," ujarnya.

Saat ini 81% varian kasus covid 19 di Indonesia adalah dengan jenis Omicron BA.4 dan BA.5, dan 100% kasus di Jakarta merupakan varian tersebut. Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengatakan kondisi penyebaran covid 19 di Indonesia sudah melewati puncak dan cenderung melandai.

Selain protokol kesehatan, menurut Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Masdalina Pane, mengatakan pemerintah perlu memperketat proses 3T.

“Bagaimana menghentikan transmisi di komunitas, ya 3T, tracing testing, dan treatment, lakukan isolasi karantina,” kata Masdalina.

Baca juga: Menkes: 81% Kasus Positif Covid-19 Subvarian BA.4 dan BA.5

Berdasarkan vero survei yang dilakukan pemerintah di bulan Maret, disebutkan 99,6% masyarakat Jawa Bali memiliki antibodi covid 19. Pemerintah juga akan melakukan sero survey ketiga pada bulan Juli ini. Menanggapi hal tersebut, Masdalina minta pemerintah menggunakan sistem sero survey yang benar dan diumumkan secara real time.

“Terkait vero survei, tentang sampel dan jumlah dan cara pengembaliannya, komitmen waktu dan tentu test ini mahal. Kalau ada survei verso survei murah itu bukan,” jelas Masdalina. Pemerintah sendiri, meski hasil sero survei bagus, mereka tetap menggenjot vaksin. Bahkan Presiden minta Menteri Kesehatan untuk mencari pendekatan sosial yang inovatif untuk masyarakat agar semangat booster.

Perkuat edukasi

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan publik pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Pemerintah disarankan untuk memperkuat edukasi pada publik terkait kegunaan dan tindak lanjut dari aplikasi tersebut. Tindak lanjut yang dimaksudkan adalah saran dan langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika mendapati status pengguna aplikasi yang diwakili dengan warna. Misalnya ketika status merah karena belum vaksin, pengguna dirujuk untuk mendapatkan vaksinasi.

"Pemerintah harus segera melakukan edukasi pada masyarakat terkait dengan aplikasi itu sendiri. Artinya kalau di situ ditemukan ada merah, hitam, itu segera ada tindak lanjutnya," terang Trubus.

Trubus juga menekankan pentingnya kerja sama antara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dengan pengelola mal untuk mempermudah pengunjung mal mengakses aplikasi, seperti menyediakan koneksi internet yang stabil. "Ditingkatkan lagi kerja sama antara Satgas Covid-19 dengan pengelola mal," lanjutnya. (RO/OL-4)