KEBERSIHAN tidak hanya menjaga lingkungan dari sampah dan hal kumuh lain. Lebih dari itu, kebersihan merupakan bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mesti terus menjaga kebersihan lingkungannya.
"Ini (kebersihan) sangat berkaitan dengan prinsip kota berkelanjutan. Kalau bisa menjaga kebersihan kota kita, tentu ini akan mendukung kesehatan masyarakat. Dengan kesehatan, masyarakat dapat mengupayakan kesejahteraannya. Artinya bagi pemerintah daerah, menjaga kebersihan kota bukan hanya menjadi amanat undang-undang, tetapi juga amanat konstitusi untuk menyejahterakan umum," ungkap Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto dalam forum diskusi aktual Kesiapan Pemerintah Daerah Menuju Penilaian Kota Bersih, Selasa (28/6).
Lebih lanjut ia mewanti-wanti agar pemerintah daerah tidak lalai menjaga kebersihan lingkungan di daerah mereka. Ketika kota tidak dalam keadaan bersih, Eko mengatakan, masyarakat akan mendapatkan banyak kesulitan. "Kita lihat di televisi beberapa waktu lalu. Ketika kita melihat gunungan sampah di India, beberapa kota mengalami kesulitan membuang sampah. Sampai ditutup selama dua hari. Tentu saja ini membuat keprihatinan bagi kita semua. Kita harus berupaya keras agar persoalan sampah, lingkungan hidup, kebersihan ini dapat kita selesaikan bersama," ucapnya.
Ia menyadari mengatasi sampah yang mengotori lingkungan kota tidak mudah. Namun demikian dapat diupayakan dengan kerja keras dan kemitraan. "Memang tidak mudah bagi bangsa Indonesia yang besar ini, karena sampah di mana-mana, tidak hanya di daratan tetapi juga lautan. Kebersihan itu bukan hanya di daratan lautan, tetapi juga udara. Artinya ini lebih komprehensif. Karena itu pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk kota kita," tambahnya lagi.
Baca juga: 65,10% Anak Sudah Divaksin Lengkap
Diskusi yang diagendakan berlangsung secara dua hari itu dilaksanakan dengan tujuan tersebut. Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Heru Tjahyono, mengatakan diskusi ini sekaligus akan menganalisa persiapan pemerintah daerah dalam penilaian kota bersih yang akan segera digelar. "Tujuan kegiatan ini menganalisa kesiapan pemerintah daerah dalam penilaian kota bersih dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam memenuhi variabel kota bersih," ucapnya saat menyampaikan laporan persiapan kegiatan.
Saat bersamaan ia juga mengatakan diskusi tersebut akan dimanfaatkan untuk menerima masukan dari pemerintah daerah terkait penyusunan kebijakan. "Kegiatan ini dilakukan juga dilakukan untuk menjaring masukan untuk pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait penilaian kota bersih," tutupnya. (RO/OL-14)
