Dalam penelitian yang dirilis dalam jurnal Sience, kemarin, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam daftar 192 negara yang menyumbangkan sampah terbanyak ke laut setelah Tiongkok. Setelah kedua negara itu, posisi berikutnya berturut-turut ditempati Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka.
Metode yang digunakan untuk mengukur jumlah sampah itu ialah model matematika yang didasarkan pada produksi sampah per orang. Satu persen dari sampah diasumsikan sebagai sampah plastik dan 1% lainnya diasumsikan salah dikelola alias dibuang sembarangan.
''Jika tidak ada perubahan kebijakan dan gaya hidup, seiring pertumbuhan populasi, akan terjadi peningkatan konsumsi plastik dan meningkatnya jumlah sampah. Pada 2025, angka itu akan naik dua kali lipat,'' ujar Jenna Jambeck, peneliti dari University of Georgia, AS.
Negara berkembang dengan perekonomian yang tumbuh pesat cenderung menjadi kontributor terbesar sampah yang berakhir di laut. Hal itu, ungkap Jambeck, karena negara tersebut umumnya tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai.
Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara maju yang ada dalam daftar 20 besar negara yang menyumbangkan sampah terbanyak ke laut. Hal itu disebabkan tingkat produksi sampah 'Negeri Paman Sam' besar serta garis pantainya yang panjang.
Solusi untuk mengatasi masalah sampah plastik tersebut ialah memperbaiki pengelolaan sampah dan mengurangi konsumsi plastik.
''Prioritas utama membantu negara berkembang untuk memiliki infrastruktur pengolahan sampah yang mumpuni,'' ujar peneliti Roland Geyer dari University of California Santa Barbara's Bren School of Environmental Science and Management.
Belum efektif
Saat menanggapi hasil penelitian itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya mengatakan pemerintah sedang menyusun langkah penanganan masalah sampah, yaitu melalui optimalisasi penyelenggaraan, pengurangan, dan penahanan sampah dengan meningkatkan kegiatan 3R (reduce, reuse, dan recycle).
Untuk itu, lanjutnya, perlu peningkatan layanan pengumpulan dengan mengangkut sampah di permukiman, meningkatkan pengelolaan sampah, dan mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.
Siti mengakui sampai saat ini mayoritas pemda belum mempunyai kebijakan strategis mengenai pengelolaan sampah terintegrasi sesuai dengan UU No 18/2008. Selain itu, tidak semua pemda memiliki rencana induk terkait pengelolaan sampah.
Hal senada disampaikan Kepala Deputi Kajian Walhi Nasional Khalisah Khalid. Menurut dia, implementasi UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal.
Begitu juga tentang penerapan Peraturan Pemerintah No 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
Menurut dia, belum efektifnya UU tersebut di antaranya juga disebabkan negosiasi antara pemerintah dan produsen produk rumah tangga yang masih alot. Perusahaan produk-produk konsumsi rumah tangga itulah yang seharusnya bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. (Mut/X-5)
