Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali dilanjutkan selama dua minggu, mulai dari 23 November hingga 6 Desember 2021.
Pada periode ini, pemerintah memasukkan indikator capaian vaksinasi sebagai parameter penentuan level PPKM di kabupaten/kota. Daerah dengan vaksinasi dosis pertama di bawah 50 persen dinaikkan sebanyak 1 level PPKM.
“Khusus di luar Jawa-Bali dilakukan perpanjangan 23 November-6 Desember untuk dua minggu, dengan penerapan dilihat dari dosis vaksinasi, yang kurang dari 50 persen dinaikkan 1 level PPKM,” kata Airlangga usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM, Senin (21/11/2021), di Kantor Presiden, Jakarta.
Airlangga merinci, terdapat sebanyak 109 kabupaten/kota di Level 3, 200 kabupaten/kota di Level 2, dan 77 kabupaten/kota di Level 1 PPKM. Sementara untuk level provinsi tidak ada daerah di level asesmen 3 dan 4, 20 provinsi di level 2, serta 7 provinsi di level 1. Dalam keterangan persnya, Menko Perekonomian juga menyampaikan mengenai perkembangan kasus aktif dan kasus harian covid-19 yang terus mengalami tren penurunan.
Kasus aktif nasional per 21 November 2021 sebanyak 8.126 kasus atau 0,19% dari total kasus. Kasus konfirmasi harian per 21 November sebanyak 314 kasus dan rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 365 kasus, terjadi penurunan sebesar 99,45% dari puncak kasus konfirmasi harian di 15 Juli 2021 dengan 56.757 kasus.
Baca juga : Epidemiolog Sebut Mustahil Halau Varian Delta Plus Masuk ke Indonesia
Khusus di luar Jawa-Bali, dalam satu minggu terakhir terjadi kenaikan kasus konfirmasi mingguan pada beberapa Provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat (Kalbar), Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara (Sultra).
“NTT (naik) 77 kasus dalam satu minggu, Kalbar 43 kasus, Riau 16 (kasus), Babel 15 (kasus), Sultra 6 kasus dalam 1 minggu. Namun seluruhnya masih dalam level (asesmen) yang sama, tidak ada kenaikan level,” ujarnya.
Untuk angka reproduksi kasus efektif (Rt), imbuh Airlangga, juga masih terjaga di bawah 1. Namun, untuk capaian vaksinasi masih terdapat sejumlah provinsi di luar Jawa-Bali yang perlu diakselerasi karena cakupannya masih rendah.
“Dari vaksinasi hanya dua provinsi yang tingkat (vaksinasi dosis pertama) di level memadai atau levelnya lebih dari 70 persen, yaitu Kepri dan Babel. Sedangkan di level sedang ada 11 provinsi di level sedang (50%-70%), yang kurang dari 50 persen adalah 14 provinsi,” pungkasnya. (OL-7)
Saat ini, sudah ada lebih dari 80% tenant yang ada di PGM terisi dan kembali buka. Bahkan, untuk tahun depan, PGM akan kedatangan tenant nasional.
Pertumbuhan ekonomi nasional cukup stabil lantaran konsisten tumbuh di atas 5% sejak triwulan IV 2021.
PPKM Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada semua pihak yang membantu menangani masalah pandemi
Good Doctor Technology Indonesia (Good Doctor) telah melakukan berbagai upaya komprehensif untuk mendukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi ini.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
"Proyeksi pertumbuhan di triwulan I ini diperkirakan mencapai 4,9% hingga 5% secara tahunan,".
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved