Garam Farmasi belum Swasembada

KETERGANTUNGAN Indonesia terhadap garam farmasi impor masih tinggi karena secara nasional Indonesia hanya mampu memproduksi 30% dari kebutuhan masyarakat. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir berharap pengembangan garam farmasi lokal oleh BPPT dan PT Kimia Farma dapat segera menyuplai kebutuhan garam nasional.

Kendala untuk menambah produksi yang dihadapi ialah kapasitas produksi pabrik yang sudah optimal. “Sebenarnya kita memiliki peluang 70% untuk meningkatkan volume produksi dan melakukan ekspansi agar konsumen bisa membeli produk dalam negeri. Yang saya tanyakan, berapa segmen atau potensi pasar dari hasil produksi mengisi peluang tersebut,” ujarnya dalam Peluncuran Outlook Teknologi Kesehatan, di Jakarta, Rabu (13/4).

Garam farmasi merupakan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi infus, produksi tablet, pelarut vaksin, sirup, oralit, cairan, cuci darah, minuman kesehatan, dan sebagainya. Dalam bidang kosmetika, garam farmasi dipakai sebagai bahan campuran pembuatan sabun dan sampo.

Pengembangan ekspansi pabrik garam farmasi itu akan dikerjakan PT Kimia Farma bersama BPPT pada Mei 2015 dan diharapkan selesai pada Maret 2017. Selanjutnya garam farmasi akan mulai diproduksi sekitar Juni (2017). Diharapkan, pada September 2017, produksinya telah bisa memenuhi 100% kebutuhan dalam negeri.

Kendala lain produksi dalam negeri pada bahan baku kesehatan itu, diakui Nasir, terkait dengan koordinasi yang kurang baik khususnya di pemerintahan. “Seharusnya ada koordinasi yang baik antara peneliti, pemerintah, dan industri. ”Siapa yang menjadi regulator, pengawas, dan pelaksana harus menjadi satu.”

Sebelumnya, Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Linda Maura Sitanggang mengatakan, dari 206 industri farmasi yang ada di Indonesia, mayoritas mengerjakan formulasi atau berada di hilir sebuah proses, bukan memproduksi bahan baku. Oleh karena itu, kini industri farmasi harus mulai mengarah ke hulu.(Try/H-1)