Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah merancang peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035. Namun menurut pengamat pendidikan, Indra Charismiadji, istilah peta jalan tersebut kurang tepat.
"Kemendikbud membuat peta jalan. Saya tidak cocok dengan istilah peta jelan. Kalau peta jalan sudah ada tujuannya. Kalau cetak biru, tergantung kemampuan kita," ujar Indra dalam Focus Grup Discussion dalam siaran YouTube TVUPI, Selasa, (9/3).
Untuk itulah dia menggunakan istilah cetak biru. Indonesia menurutnya butuh rancangan tetap dalam pembangunan pendidikan, bukan mengejar titik tertentu seolah melihat peta.
Baca juga: Sentra Vaksin Bersama di Istora Senayan Prioritas untuk Lansia
"Bagaimana kita membangun kalau tidak punya cetak biru. Kalau kita mau bangun rumah mampunya satu lantai ya itu punya kita. Itulah kenapa saya setuju pakai istilah cetak biru," sambung dia.
Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia itu menyatakan, selagi cetak biru belum ada, maka pelaksanaan program pendidikan tidak pernah kelihatan hasilnya. Membangun pendidikan menurutnya adalah bagian proses yang didasari rancangan.
"Kalau kita gunakan teori yang namanya kognisi itu kan sebuah proses. Harusnya cetak birunya itu dari sebuah proses, kalau kita punya program pendidikan ya jangan pakai episode. Episode-episode itu bukan proses," jelas Indra.
Pun kata dia, saat cetak biru pendidikan dijalankan, maka yang melakukan pengawalan haruslah orang yang tepat. Dalam hal ini, dia menyatakan guru yang berkompetenlah yang dapat mengawal proses pembangunan dunia pendidikan tersebut.
"Pemilihan orang-orangnya, pendidik itu yang berarti harus dibangun. Pendidikan ini harus dikelola secara serius, tidak bisa dianggap enteng, disepelekan," tutup Indra. (H-3)
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved