EPIDEMIOLOG Dicky Budiman memprediksikan jumlah kasus covid-19 mutasi baru dari Inggris di Jakarta sudah cukup banyak jika dibandingkan dengan yang diumumkan pemerintah pusat pada hari ini. Kasus mutasi baru covid-19 itu pun diprediksi juga telah menyebar luas.
Hal ini bercermin dari keterlambatan pemerintah Indonesia mendeteksi kasus covid-19 di Indonesia tepat 1 tahun lalu. "Prediksi saya bahkan sejak akhir tahun lalu (mutasi covid-19) ini sudah ada. Tidak mungkin tidak ada. Ini karena pengawasan perbatasan di Indonesia kendur," kata Dikcy, Selasa (2/3).
Ia mengungkapkan langkah-langkah pembatasan yang dilakukan pemerintah Indonesia pun dinilai tak cukup. Contohnya, karantina bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang baru tiba di Indonesia dari luar negeri hanya sepekan. Padahal, untuk menekan penyebaran kasus covid-19 secara efektif, karantina pada pelaku perjalanan luar negeri harus dilakukan minimal 14 hari.
Untuk saat ini, langkah yang harus dilakukan yaitu melacak kasusnya dengan melakukan genome sequencing atau pengurutan DNA virus untuk mengetahui penyebaran mutasi baru covid-19 terhadap khususnya pelaku perjalanan luar negeri. "Jadi kita harus mendeteksi para pelaku perjalanan luar negeri sejak tiga bulan yang lalu, terutama dari negara-negara asal mutasi, baik sipil maupun pejabat diplomatik. Apakah mereka bergejala? Apakah mereka positif? Kalau positif gejalanya seperti apa?" ujarnya.
Kebijakan genome sequencing juga harus dilakukan kepada 2% hingga 5% dari total orang yang terpapar covid-19 selama tiga bulan terakhir untuk diketahui strain virus covid-19 yang ada. "Ini juga untuk mengetahui asal muasal virus itu apakah dari Inggris, Afrika Selatan, atau jangan-jangan ada dari Indonesia. Tidak menutup kemungkinan tersebut," ulasnya.
Terakhir, Dicky menegaskan pemerintah harus memperkuat 5M, bukan hanya 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
"Mobilitas warga kita kan tinggi sekali ya. Jadi ini betul-betul masyarakat dan pemerintah harus berkolaborasi untuk menekan penyebaran kasus ini," imbuhnya. (OL-14)
