Uji Kompetensi Diterapkan

SISTEM penjaminan mutu pendidikan tinggi di bidang kesehatan akan diprioritaskan melalui uji kompetensi secara nasional.

Melalui uji kompetensi nasional diharapkan dapat menyaring tenaga kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna dengan prinsip utama keselamatan pasien.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir didampingi Sekjen Ainun Naim, serta Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Intan Ahmad mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu (6/4).

Hingga saat ini bidang kesehatan yang telah menjalankan uji kompetensi secara nasional ialah kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, dan NERS.

Menurut Menristek dan Dikti, uji kompetensi nasional juga diharapkan dapat mengurangi disparitas mutu lulusan dari sekitar 2.200 program studi bidang kesehatan.

Dalam hal tantangan global, uji kompetensi merupakan bagian dari standardisasi registrasi dan izin praktik bagi tenaga kesehatan yang akan memberi pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dari sisi pendidikan, lanjut Nasir, uji kompetensi akan mendorong perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di tiap institusi pendidikan, dan menjadi dasar pembinaan mutu pendidikan bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian.

"Sistem uji kompetensi nasional untuk bidang kedokteran telah mendapatkan rekognisi internasional (world class) dari konsultan internasional Bank Dunia," cetusnya.

Intan Ahmad menambahkan, hingga saat ini jumlah fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi yang telah mengikuti UKMPPD dan UKMP2DG ialah sebanyak 69 dari 75 FK dan 25 dari 30 FKG.

Untuk UKMPPD, sejak Agustus 2014, jumlah pesertanya sebanyak 18.840 peserta. Kelulusan peserta UKMPPD selama 2015 sekitar 70% untuk CBT dan 90% untuk OSCE dengan nilai batas lulus 66.

Untuk uji kompetensi bidang keperawatan, kebidanan, dan NERS, saat ini masih dalam tahap awal untuk implementasi. (Bay/H-1)