2/3 Kasus Positif Covid-19 Ada di Jawa-Bali

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebut Pulau Jawa dan Bali mewakili 66% dari keseluruhan kasus nasional.

"Di DKI Jakarta terjadi peningkatan yang stagnan sementara di Jawa Barat terjadi peningkatan kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten menurun dan Bali meningkat sehingga diperlukan pendekatan yang lebih mikro sesuai arahan Presiden Joko Widodo pendekatan hingga tingkat desa," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Senin (8/2).

Per 7 Februari 2021 di DKI terjadi 44.010 kasus, Jawa Barat terjadi peningkatan kasus dari 27 ribu menjadi 42.307 kasus, Jawa Tengah mengalami penurunan dari 23.298 menjadi 20.530 kasus.

Sedangkan Jawa Timur menurun drastis dari 13.113 menjadi 11.184 kasus, Banten 3.634 menjadi 2.486, DI Yogyakarta 4.490 menjadi 4.127 kasus, dan Bali meningkat dari 4.380 menjadi 4.665 kasus.

Baca juga: Selama PPKM, 2 Juta Pelanggar Prokes di Jatim Ditindak

Pemerintah sendiri mulai memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang dimulai 9-22 Februari 2021.

Tujuan PPKM mikro ini adalah untuk menekan kasus positif dan melandaikan curva sebagai penanganan covid dan pemilihan ekonomi nasional. Pengendalian ditekan di level terkecil yaitu RT/RW atau desa/kelurahan.

"Skenario pengendalian terkontrol dengan baik maka diperlukan dibentuknya posko di tingkat desa yang melakukan 4 fungsi yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional covid di tingkat desa," ujarnya.

Di tujuh provinsi terdapat program penanganan covid seperti di DKI adanya kampung tangguh dengan sistem IT tersedia hingga tingkat RW, Banten dan Jawa Barat sebagian besar desa sudah memiliki posko, Jawa Tengah ada Satgas jaga tetangga, Jawa Timur dan Yogyakarta juga tersedia posko hingga RW, dan di Bali ada desa adat yang turut mengendalikan covid.

"Pengendalian tentu melihat terkait dengan 3T dan pasien dengan kebijakan lanjut yakni pembatasan dengan skala mikro level RT/RW, pembentukan posko komando di tingkat desa yang dikepalai kepala desa dan lurah serta pembatasan pemberlakuan terhadap kegiatan masyarakat yang diterapkan oleh kabupaten dan kota yang diterapkan gubernur," jelasnya. (OL-4)