PEMERINTAH berkomitmen untuk mengimplementasikan secara nyata pemulihan dan perlindungan mangrove. Dari luas lahan kritis 637 ribu hektare, sudah dilakukan rehabilitasi seluas 17 ribu hektare tahun lalu. Adapun sasaran indikatif rehabilitasi hingga tahun 2024, yaitu 620 ribu hektare.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya, kita plot target sekian biasanya di lapangannya akan bertambah,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya saat Rakor Pengelolaan Mangrove Nasional, yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Senin (11/1).
Pada kesempatan itu, Menteri Siti menjelaskan rencana rehabilitasi mangrove pada 2021 seluas 124 ribu hektare (20%), tahun 2022 seluas 155 ribu hektare (25%), tahun 2023 seluas 155 ribu hektare (25%), dan tahun 2024 seluas 187 ribu hektare (30%).
Untuk mencapai target tersebut, hal pertama yang penting dilakukan ialah penguatan koordinasi kelembagaan, baik di tingkat nasional, maupun antarstrata pemerintahan.
Dana rehabilitasi mangrove yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 sendiri baru mencakup areal seluas 1.250 hektare. Oleh karena itu, diperlukan perluasan aspek anggaran melalui kerja sama internasional seperti hibah luar negeri yang disinergikan lintas K/L.
Pada saat ini sudah ada kerja sama KfW Jerman dan KLHK senilai 20 juta euro, serta sedang berproses dukungan dari World Bank melalui KKP yang masih dalam pembahasan bersama Bappenas senilai lebih dari US$200 juta.
Upaya percepatan implementasi melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Adapun mandat percepatan implementasi rehabilitasi kepada BRGM ada di 9 provinsi seluas 600 ribu hektare, yaitu Sumut, Riau, Kepri, Babel, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Papua, dan Papua Barat.
“Target 600 ribu hektare ini merupakan target nasional. Bukan berarti seluruhnya dilakukan oleh BRGM, tapi bersama dengan KLHK, KKP, juga pemegang izin tambang kita wajibkan untuk melakukan rehabilitasi mangrove, serta CSR dunia usaha,” tegas Menteri Siti. (RO/H-1)
