Perlu Sinergi untuk Kelola Kawasan Konservasi Laut

PRESIDEN RI Joko Widodo memandang sinergi antara kementerian dan lembaga untuk mengelola taman nasional laut dibutuhkan.

Jokowi memandang pentingnya peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pariwisata.

Hal itu, dikatakan Jokowi, selain bertujuan melestarikan kawasan dan keanekaragaman hayati, juga dilakukan untuk mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah pesisir.

"Kementerian Pariwisata harus dapat memberikan sentuhan dalam penyiapan taman nasional laut sebagai destinasi wisata dan memperkuat promosinya," terang Jokowi dalam rapat terbatas yang diadakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/3).

Saat ini Indonesia memiliki tujuh balai taman nasional (BTN) yang mengelola sekitar 4 juta ha taman nasional laut, yaitu BTN Kepulauan Seribu, BTN Wakatobi, BTN Takabonerate, BTN Karimun Jawa, BTN Bunaken, BTN Togian, dan BTN Teluk Cenderawasih.

Sementara itu, Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian LHK, Tachrir Fathoni, menyatakan kolaborasi harus terus ditingkatkan karena Indonesia mesti menetapkan 35 juta ha kawasan laut dan pesisir sebagai kawasan konservasi laut.

"Jadi, ketimbang kita berdebat siapa yang mengelola, kita harus bekerja sama."

Di lain hal, pada Rabu (30/3), UI bersama beberapa universitas di Indonesia akan membangun maritime center atau pusat pengembangan dan penelitian maritim.

Penanganan kerusakan lingkungan laut menjadi fokus maritime center.

Kerusakan lingkungan laut Indonesia, terutama pencemaran, terus meningkat setiap tahun.

Tidak hanya akibat limbah dan sampah plastik, kerusakan ekosistem laut juga terus terjadi akibat praktik penangkapan ikan yang masif yang mengabaikan keseimbangan ekosistem hewan dan tumbuhan laut.

"Ada sistem yang harus dirombak secara menyeluruh untuk menyelesaikan masalah ini," ungkap pakar kelautan Oregon State University AS, Jane Lubchenco, Rabu (30/3). (Ric/Pro/H-2)