Komunikasi Publik Kunci Sosialisasi Vaksinasi Covid-19

PRESIDEN RI Joko Widodo mengatakan bahwa minggu depan program vaksinasi nasional Covid-19 akan mulai dilaksanakan. Dengan mendatangkan 3 juta dosis vaksin Sinovac dari Tiongkok, tahap awal vaksinasi akan dilakukan dengan prioritas pada tenaga kesehatan.

Namun, di tengah hadirnya vaksin masih banyak masyarakat yang khawatir terkait kemanan dan efektifitas vaksin. Bahkan berdasarkan data pemerintah baru 65% populasi yang setuju atau mau divaksin.

Baca juga: Warga Ibu Kota Diminta Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menegaskan pentingnya komunikasi publik sebagai bagian dari sosialisasi vaksin. Masyarakat perlu memahami pentingnya vaksin dalam kondisi krisis saat ini.

"Komunikasi publik punya kekuatan yang luar biasa. Buka bersama diskusi publik, ada tesis dan anti tesis, ada pro dan kontra tapi kalau logic bisa kita bantah," ungkapnya dalam webinar Vaksin Covid-19, Perubahan Perilaku dan Diseminasi Informasi, Jumat (8/1).

Indonesia saat ini, lanjutnya terjebak dalam Ironical trap atau jebakan keironisan. Ironi pertama dalam jumlah tes dibandingkan negara tertangga. Kemudian jumlah terkonfirmasi yang positif dan fatality rate.

"Jadi tes paling rendah tapi konfirmasi positif paling tinggi. Kasus kematian setiap hari kalau bandingkan dengan negara tetangga kita paling tinggi," tambahnya.

Dengan keadaan tersebut, seharusnya masyarakat sadar akan bahaya Covid-19. Pandemi tidak bisa dianggap remeh atau diabaikan.

Untuk itu, sosialisasi kepada masyarakat saat ini bukan hanya tugas pemerintah. Semua pihak, termasuk media merupakan garda terdepan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Yang paling mahal adalah menumbuhkan partisipasi dan kesadaran publik. Sudahlah gak mungkin ini sendirian diselesaikan pemerintah," imbuh Nuh.

Dengan membuka komunikasi, maka publik menjadi terbiasa dan mampu memilah fakta-fakta yang ada. Sehingga, terbangunnya kesadaran bisa dicapai dan yang setuju dengan vaksinasi nasional.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Widodo Muktiyo mengatakan pemerintah telah membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder termasuk pers. Hal itu guna menumbuhkan kesadaran publik bersama.

Selain itu, saat ini Kominfo pun tengah menyiapkan pembangunan sarana infrastruktur digital yang menghubungkan dengan falisitas kesehatan.

"Kami di Kominfo sedang menyiapkan saran untuk puskemas untuk koordinasi sasialisasi," jelasnya.

Dia meminta masyarakat tidak terjebak pada informasi yang salah. Termasuk soal PSBB Jawa-Bali bukan berarti semua kota di wilayah tersebut ikut PSBB. (OL-6)