Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
TUGAS besar ilmu-ilmu sosial dan humaniora ialah memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Dalam perkembangannya kedua bidang ilmu yang biasanya bernaung di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) di perguruan tinggi dituntut menciptakan sarjana yang mau membuka diri dan belajar di luar ilmu sosial.
Untuk menuju ke sana, fakultas ilmu-ilmu sosial sudah saatnya mereformasi besar-besaran kurikulum mereka untuk mengakomodasi lulusan yang mampu menjadi pemimpin dan wirausaha sosial (sociopreneur) serta menjadi perekat sosial.
Pemikiran tersebut dikemukakan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Pratikno pada webinar bertema Sociopreneur sebagai pemberdayaan masyarakat berbasis keilmuan, yang digelar Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Se-Indonesia.
“Mindset yang harus diciptakan adalah para lulusan ilmu-ilmu sosial dan humaniora itu harus mampu menguasai bidang-bidang disiplin ilmu lain seperti bidang digital sains karena masa saat ini adalah era digital. Seorang sociopreneur itu harus punya smart digitalpreneur sehingga mindset dosen pun harus berubah,” kata Pratikno.
Sociopreneur atau wirausaha sosial ialah wirausaha berbasis bisnis dengan misi utama menciptakan social impact, yang meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat. Menurut Pratikno, ada keharusan FISIP melakukan perubahan kurikulum itu karena tuntutan lainnya bahwa lulusan mereka harus punya karakter.
Dalam menanggapi hal itu, Dekan FISIP Universitas Sam Ratulangi, Manado, Novie R Pioh menyambut baik tawaran Pratikno itu dan berharap, para dekan FISIP se-Indonesia harus menyamakan pandangan terlebih dahulu. Dekan FISIP Universitas Sumatra Utara, Medan, Muryanto Amin juga menyatakan FISIP USU siap melakukan perubahan kurikulum besar-besaran. “Paling tidak, 2021 sudah kita coba praktikkan,” kata Muryanto.
Menurut Muryanto upaya ilmu-ilmu sosial berkolaborasi dengan ilmu lainnya merupakan tantangan yang harus dikelola secara baik. (PS/H-1)
Melalui kurikulum tersebut, siswa tidak hanya unggul dalam akademis tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat dan siap melanjutkan pendidikan ke tingkat internasional.
Ing madya mangun karsa, hampir tidak pernah diterapkan dalam diktum skema kebijakan pendidikan nasional.
Kurikulum tematik pengelolaan sampah sebagai muatan lokal ini kini diimplementasikan hingga ke hamper 1.600 sekolah.
Kemendikdasmen akan tetap memberikan komitmen untuk menyelaraskan agenda nasional dengan program prioritas SEAMEO 2021 - 2030, di antaranya melalui 13 tahun wajib belajar
Keselarasan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) menjadi langkah strategis dalam menekan angka pengangguran.
Jika generasi muda Indonesia tidak tertarik pada sains, tentu akan membuat semakin tertinggal dalam persaingan global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved