Penetapan Tertinggi Harga Swab Test Cukup Moderat

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, M Nabil Haroen, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menentukan batasan tertinggi harga swab test mandiri covid-19 sebesar Rp900 ribu.

Batasan harga tersebut dirasakan tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah.

“Menurut saya, harga Rp900 ribu itu cukup moderat,” kata Nabil dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk Sinergi Mencari Obat Covid-19, Sabtu (3/10).

Ia melanjutkan, harga itu cukup moderat dan mungkin ada keuntungan tipis setelah dipotong biaya tenaga kesehatan dan administrasinya.

“Kira-kira untuk barang habis pakai itu Rp400 ribu sampai Rp500 ribu. Kemudian, nanti biaya untuk tenaga kesehatannya.
Ya untung tipis Rp100 ribuan lah” kata Nabil.

Mengingat penentuan batasan harga tertinggi itu baru ditetapkan 6 bulan di masa pandemi ini, Nabil mengatakan hal itu tidak terlambat, pasalnya selama tujuh bulan pandemi covid-19 di Indonesia, ada banyak perkembangan kondisi di lapangan seperti persediaan barang habis pakai untuk swab test. “Itu kan tidak sama dengan masker atau APD (alat pelindung diri). Ada kelangkaan-kelangkaan yang terjadi,” ungkap Nabil.

Terjangkau

Apresiasi pun datang dari anggota komisi IX lainnya, Saleh Partaonan Daulay. Ia mengatakan penetapan harga swab test ini diharapkan dapat dijangkau masyarakat. Terutama golongan menengah ke atas.

“Swab test ini kan sangat penting. Masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan tes minimal sekali dua minggu. Jika harganya mahal, tentu masyarakat akan kesulitan,” ungkapnya.

Menurutnya, kebutuhan atas swab test bukanlah bagi golongan menengah ke bawah, melainkan juga merupakan kebutuhan seluruh masyarakat sebab covid-19 tidak pernah mengenal status sosial. Karena itu, semuanya harus berhati-hati dan waspada.

“Bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah, diharapkan tetap dapat melakukan swab test. Namun, biayanya disubsidi pemerintah. Kalau masyarakat menengah ke bawah dibebani dengan harga swab test sebesar Rp900 ribu, tentu mereka akan kesulitan. Karena itu, perlu anggaran negara untuk membantu mereka.” (Wan/I-1)