Nadiem Perjuangkan Bantuan Pulsa untuk PJJ

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berjanji akan memperjuangkan bantuan pulsa bagi pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi.

“Insya Allah saya bisa memperjuangkan bantuan pulsa, bagi mahasiswa dan juga anak-anak yang sedang mengalami pembelajaran PJJ,” ucap Nadiem dalam Webinar Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Se-Indonesia, kemarin.

Menurut Nadiem, anggaran Kemendikbud terbatas karena telah dialokasikan untuk bantuan penanggulangan covid-19, antara lain bantuan uang kuliah perguruan tinggi swasta sebesar Rp1 triliun dan realo­kasi penguatan kapasitas 13 rumah sakit pendidikan (RSP) dan menggerakkan relawan dari mahasiswa sebesar Rp405 miliar. “Saya akan berjuang. Saya tidak bisa menjanjikan, tapi saya bisa menjanjikan itu menjadi perjuangan saya di pemerintah,” kata Nadiem.

Kemendikbud, lanjut Nadiem, selain mengalokasikan dana untuk bantuan mahasiswa, membuat regulasi untuk perguruan tinggi negeri (PTN) agar memberi relaksasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT). Tujuannya mahasiswa yang berorangtua terdampak pandemi tidak putus kuliah.

“Untuk PTN, kami mengeluarkan permendikbud tentang relaksasi UKT (Permendikbud 25 Tahun 2020) dan berbagai macam regulasi untuk memandatkan melakukan penurunan, penundaan, cicilan, dan lain-lain agar mahasiswa kita tidak putus sekolah,” terangnya.

Sebelumnya, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menulis surat terbuka untuk Nadiem Makarim. Melalui surat tersebut, Retno mengkritisi konsep Nadiem dalam mengelola pendidikan di Tanah Air, termasuk mengenai PJJ.

‘Tidak ada terobosan apa pun selama berbulan-bulan sehingga permasalahan pelaksanaan PJJ fase kedua masih sama’, tulis Retno dalam pernyataannya. Retno menyebut survei KPAI fase pertama pada April 2020 dan diikuti 1.700 siswa menunjukkan 42% siswa kesulitan belajar daring karena orangtua mereka tidak mampu membelikan kuota internet.

“Anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tidak terlayani dalam PJJ karena kelompok ini tidak memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk PJJ daring,” kata Retno. (Aiw/Medcom.id/H-3)