PGRI: Anggaran POP Sebaiknya untuk Subsidi PJJ Siswa

Terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP), Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof. Unifah Rasyidi meng apresiasi tanggapan dari Mendikbud Nadiem Makarim yang akan mengevaluasi program tersebut.Namun, PGRI bersikukuh pada prinsip awal, yakni tetap mundur dari POP.

Unifah yang juga Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengusulkan dan berharap anggaran Rp 595 miliar untuk POP dialihkan untuk dipergunakan pada program lain yang lebih penting, mengingat situasi negara masih berada pada pandemi covid 19.

Baca juga: Kemenag: Perjalanan Umrah kini Bebas PPN 1%

Yang mengakibatkan amat banyak warga terdampak kesulitan dalam beraktivitas sehari hari termasuk warga belajar anak anak Indonesia yang.saat ini mayoritas harus belajar dari rumah secara dalam jaringan (daring) atau Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ.

"Kami usulkan sebaiknya anggaran POP yang telah dialokasi dapat dialihkan untuk subsidi siswa dan sebagainya yang terdampak pada situasi pandemi Covid-19, seperti penambahan akses internet.PJJ bagi warga terdampak pandemi, " tegas Unifah

Lebih lanjut Unifah mengusulkan Kemendikbud untuk. menunda pelaksanaan POP dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh. "Jadi jangan tergesa-gesa, " tegasnya.

Seperti diketahui setelah menerima masukan dari sejumlah pihak, Nadiem Anwar Makarim akan melakukan evaluasi untuk menyempurnakan POP dengan melibatkan berbagai pakar pendidikan dari berbagai ormas dan lembaga pendidikan.

Unifah melankutkan kendati mengapresiasi Mendikbud menggelar konferensi pers merespon mundurnya Muhammadiyah, LP Maarif dan PGRI dari POP.Unifah menilai secara keseluruhan tidak memberi kejelasan. Sebab, Mendikbud tidak menjelaskan maksud sesungguhnya. Dalam hal ini, terkait rancangan program, tata cara rekrutmen organisasi kemasyarakatan(ormas) hingga proses monitoring.

Hemat dia , semestimya ada penjelasan tentang tujuan POP, PGRI khawatir anggaran POP Rp 595 miliar langsung diserahkan kepada ormas dengan tujuan yang berbeda-beda, yakni tidak fokus pada peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah.

Unifah meminta Kemendikbud merancang POP dengan jelas. "Program serupa POP ini bukan yang pertama skema pelatihan guru paling bagus telah dirancang pada Kurikulum 2013 atau K -13 seperti mengatur narasumber utama, narasumber pengembang sampai di level paling bawah. Itu suatu program pelatihan guru yang jelas dan sangat massif. Kenapa enggak itu saja yang dikembangkan,” cetusnya.

Dia juga mempertanyakan POP Kemendikbud tidak melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan(LPMP) atau Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan(P4TK) sehingga tidak terkesan pemerintah hanya membagi-bagikan anggaran ditengah pandemi Covid-19. (H-3)