Singapura Apresiasi RI Tangani Karhutla

MENTERI Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura HE Masagos Zulkifli mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun lalu.

Hal itu dilontarkan Masgos saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Indonesia Siti Nurbaya Bakar, di Jakarta, Rabu (2/3).

Melalui rilis yang diterima Media Indonesia kemarin, kedua menteri menyatakan pertemuan kedua menteri itu sangat penting karena dilakukan saat awal musim panas yang mulai terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Riau, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Karena itu, pemerintah Singapura turut mengingatkan pemerintah Indonesia untuk sesegera mungkin melakukan tindakan pencegahan karhutla menjelang musim panas yang amat mungkin datang mulai Mei 2016.

Pada pertemuan itu, juga disinggung pemerintah Singapura untuk memberi andil atau bantuan nyata secara bersama-sama dalam melakukan mitigasi karhutla pada tahun ini.

Beberapa hal lainnya yang juga dibicarakan ialah terkait isu environmental partnership.

Masagos Zulkifli berharap kerja sama terkait itu bisa dilanjutkan dan ditingkatkan.

Selain itu, hal penting yang dibicarakan ialah pertemuan tingkat ASEAN yang akan dilakukan pada Mei mendatang di Singapura.

Sebelumnya, Direktur World Resources Indonesia Nirarta Samadhi juga meminta Indonesia segera melakukan antisipasi atas karhutla yang berpengaruh pada perubahan iklim.

"Jika kondisi itu tidak diatasi, sulit kita mencapai target 29% penurunan emisi."

Evaluasi dipercepat

Dari Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyampaikan evaluasi program plastik berbayar akan dipercepat menjadi satu bulan sekali, atau maju dari rencana awal yang tadinya pada akhir masa uji coba.

Dengan demikian, dalam tiga bulan masa uji coba plastik berbayar, pemerintah melakukan tiga hingga empat kali evaluasi untuk melihat kemajuan dan persoalan dari program tersebut.

"Ini kami lakukan setelah banyaknya polemik yang terjadi di daerah dan yang paling menjadi buah bibir ialah persoalan harga," jelas Siti saat kunjungan kerjanya, Jumat (04/03).

Saat ini, terang Siti, beberapa daerah memang menunjukkan antusiasme dalam program tersebut dengan memberi harga lebih tinggi daripada yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Karena itu, untuk mengetahui alasan dari tiap-tiap kota, evaluasi yang segera diperlukan.

Yang terpenting, Siti mengingatkan agar pesan program tersebut, yakni masyarakat diajak mengurangi timbunan kantong plastik lewat mekanisme plastik berbayar, tidak sampai hilang.

"Untuk itu, pemerintah dae-rah diminta tidak lalai memberi edukasi dan menanamkan pemahaman kepada masyarakat mengenai inti pesan plastik berbayar.''

Sebelumnya, Kementerian LHK melakukan uji coba plastik berbayar pada pasar swalayan, ritel, dan pusat perbelanjaan di 22 kota mulai 21 Februari.

Dalam masa uji coba selama tiga bulan tersebut, masyarakat harus membayar minimal Rp200 per kantong plastik. (H-2)