Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM bantuan sembako senilai Rp150 ribu per bulan dari Kementerian Sosial diharapkan bisa turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kementerian Sosial mendorong setiap wilayah memproduksi sendiri bahan-bahan pangan yang akan dijual untuk keluarga penerima manfaat (KPM).
"Hasil penelitian bahwa dengan program ini bisa menumbuhkan atau memicu perkembangan ekonomi di wilayah itu karena bahan yang dijual atau dikonsumsi masyarakat adalah bahan lokal," kata Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Za Dulung dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR/MPR Senayan, kemarin.
Kemensos, ujarnya, juga berharap bahan pangan tersebut juga dijual pengusaha kecil di wilayah tersebut. "Jadi misalnya telur, beras, sayur-sayuran, harapan kita itu semua diproduksi di desa itu lalu dijual di warung. Tidak boleh yang waralaba. Jadi warung-warung sederhana milik warga setempat, ekonomi mikro maupun koperasi," ujarnya.
Program sembako itu merupakan perubahan dari bantuan pangan nontunai. Pada tahun ini, jumlah bantuan meningkat dari Rp110 ribu per bulan tiap KPM menjadi Rp150 ribu per bulan. Selain itu, jenis pangan yang boleh dibeli pun bertambah. "Jadi yang tadinya hanya telur dan beras, sekarang ada protein hewani, daging, ikan, atau ayam, lalu ada sayur dan buah," jelas Andi. KPM juga boleh memilih bahan pangan apa yang ingin dibeli.
Manfaat memberi pilihan dan kendali kepada KPM dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi penyalur-an. Di sisi lain, tujuan dari program sembako ini ialah memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. "Ini bisa dikaitkan dengan prog-ram nasional yaitu menekan stunting," tutur Andi.
Penaikan jumlah bantuan tersebut disambut para KPM karena bisa mendapatkan bahan pangan berkualitas baik. "Kami sangat terbantu sekali dengan penambahan nilai bantuan menjadi Rp150 ribu. Beras kali ini sangat layak untuk dikonsumsi," ujar Jinaziah, KPM dari Kelurahan Bonto Lebang, Makassar, Sulawesi Selatan. Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos sendiri pada 2020 mendapatkan anggaran Rp28,1 triliun, naik dari Rp20,4 triliun. (Ifa/Medcom.id/H-1)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Kepala Staf Kogabwilhan III, Marsekal Muda TNI Joko Sugeng Sriyanto mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat.
Guna mengantisipasi kenaikan harga yang ekstrem, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan langkah darurat berupa Operasi Pasar.
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
Kenaikan tidak hanya terjadi pada cabai. Komoditas bumbu dapur lainnya seperti bawang merah
Diskumindag Kota Sukabumi terus memantau pergerakan harga dan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Kenaikan harga ini sudah berlangsung hampir dua minggu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved