MENDUKUNG akses dan ketersediaan obat untuk masyarakat, khususnya di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengadakan forum komunikasi dengan pelaku usaha.
Kegiatan yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, bertujuan meningkatkan daya saing industri melakui asistensi regulator. Forum yang dihadiri 80 orang peserta dari industri farmasi Jawa Timur, menjadi wadah komunikasi efektif antara Badan POM dan industri farmasi. Dalam hal ini, terkait permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan standar dan regulasi.
Industri farmasi diharapkan mampu menghasilkan produk yang aman, berkhasiat, bermutu, serta mampu bersaing di pasar lokal dan global. Forum komunikasi ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Kepala BPOM, Penny Lukito, mengatakan pemerintah fokus mengembangkan industri farmasi dalam negeri. Pengembangan saat ini mengarah pada hilirisasi riset obat yang dikawal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Obat dan Produk Biologi. Tujuannya mewujudkan kemandirian produksi obat dalam negeri, terutama untuk produk darah.
Baca juga: Pelaku Usaha Nilai Izin Edar Obat di BPOM Efisien
“Salah satu hal yang menjadi perhatian dari proses hilirisasi ini adalah apabila produk yang dihasilkan dari penelitian tidak menjawab kebutuhan pasar. Misalnya karena tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Badan POM mengawal melalui asistensi regulatori dan pembinaan, utamanya terkait penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB),” jelas Penny di Surabaya, Selasa (28/1).
Dukungan lain BPOM dalam upaya peningkatan daya saing industri farmasi diwujudkan dengan inovasi dalam percepatan perizinan obat. Langkah itu melalui deregulasi, simplifikasi proses bisnis dan penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi.
Terkait perizinan sarana produksi obat, BPOM melakukan proses penyederhanaan prosedur sertifikasi melalui penerapan inovasi berbasis teknologi informasi (TI) pada layanan terkait sertifikasi. Di antaranya proses e-sertifikasi CPOB yang terintegrasi elektronik (Online Single Submission/OSS) dan pemangkasan durasi pelayanan sertifikasi CPOB, dari 84 hari kerja menjadi 35 hari kerja.
BPOM terus melakukan pendampingan terhadap industri farmasi, untuk meningkatkan daya saing dan ekonomi nasional. Pada kesempatan yang sama, elaku industri farmasi menyambut baik upaya Badan POM untuk meningkatkan komunikas, serta pengawasan produksi obat berkualitas tinggi.
"Kami mengapresiasi langkah awal mendekatkan para pengusaha, agar semua reputasi yang diberikan tepat sasaran agar masyarakat sehat," kata Direktur Imfarmind, Marcel S. Pramono.
Mudahnya perizinan obat yang diberikan BPOM juga mendukung perkembangan industri farmasi Indonesia. Sehingga, menciptakan banyak terobosan baru dalam pengolahan obat di Indonesia.
"Kalau di unit transfusi darah kami melakukan proses jaminan mutunya, orang bertugas, standar kelayakan, tiga prosedur kita lakukan langkah paripurna. Kami mengupayakan itu dan Alhamdulillah penghargaan ini didapat atas kerja keras," imbuh Bupati Kabupaten Lumajang, Thoriqul Haq.(OL-11)
