Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PEMERINTAH memangkas tahapan pencairan dana desa dari tiga tahap menjadi dua tahap.
Kebijakan itu diambil untuk mengefektifkan penggunaan dan pelaporan dana desa oleh masyarakat.
Dana desa tahap pertama disalurkan pada Maret sebanyak 60% atau sekitar Rp28,2 triliun, sedangkan tahap kedua sebesar 40% disalurkan pada Agustus.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta kepala desa, perangkat desa, dan semua unsur perangkat desa segera membuat perencanaan sehingga proses penyaluran dana desa menjadi lancar.
"Semua persyaratan dan mekanisme dana desa ini harus segera disiapkan. Kami ikhtiarkan agar jangan ada lagi yang telat," kata Marwan, di Jakarta, Jumat (12/2).
Pencairan dalam dua tahap itu tentunya memudahkan masyarakat desa dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program.
"Kalau tiga tahap kayak kemarin, banyak desa kesulitan. Kebijakan ini pembenahan," jelas Marwan.
Menteri asal Pati, Jawa Tengah, itu kembali mengingatkan agar penggunaan dana desa diutamakan untuk membangun infrastruktur seperti perbaikan jalan dan irigasi, serta pembangunan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti sumur bersama dan embung penampungan air.
"Program infrastruktur yang dibangun pakai dana desa juga harus padat karya. Pekerjanya harus masyarakat desa setempat, bahan-bahan bakunya harus dari desa setempat, kecuali kalau bahannya tidak ada di desa, baru boleh beli ke luar," ujar Marwan.
Selain itu, program infrastruktur desa tidak boleh dikerjakan pihak ketiga.
Tujuannya agar dana desa bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Kebijakan pencairan dana desa dalam dua tahap diatur melalui peraturan menteri keuangan yang sudah dalam finalisasi.
"Akan diterbitkan sesegera mungkin," tandas Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo. (Uud/X-11)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved