Tambang Ilegal Sumber Bencana

RATUSAN tenda tambang emas ilegal (gurandil) menjamur di wilayah konservasi hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bogor, Jawa Barat. Hal itu didapat dari hasil pantauan udara menggunakan helikopter pada Sabtu (18/1).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan, fakta tersebut memperkuat dugaan awal bahwa selain penebangan pohon, menjamurnya tambang ilegal menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak, Banten, pada awal tahun.

"Harus kita katakan apa adanya bahwa di bagian hulu Taman Nasional Halimun ada ratusan bangunan tenda biru milik gurandil (istilah pondok-pondok pertambangan emas ilegal)," kata Doni Monardo.

Hasil pemantauan udara disaksikan juga oleh Dirjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno, Wakapolri Gatot Eddy, dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Doni menegaskan, penggunaan bahan kimia jenis merkuri dalam aktivitas penambangan emas ilegal tersebut jelas mencemari lingkungan dan dapat menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat.

BNPB akan memfasilitasi pembentukan satgas gabungan khusus yang terdiri atas personel kementerian/lembaga dan unsur TNI-Polri yang menjadi satu kesatuan stakeholder penanggulangan bencana.

Selanjutnya, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa solusi yang juga harus segera dilakukan ialah melakukan penanaman hutan kembali dengan jenis tumbuhan dan vegetasi yang mampu memperkuat tanah, mencegah terjadinya longsor, dan memiliki nilai ekonomi untuk masyarakat.

Bupati Bogor Ade Yasin mengakui, saat ini pihaknya fokus menangani 17.869 pengungsi dari empat kecamatan, sekaligus menyiapkan lahan untuk relokasi. "Setelah persoalan relokasi warga, kami akan melakukan penghijauan kembali wilayah yang gundul," pungkas Ade.

Berdasar keilmuan

Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menegaskan, pengembangan kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini tidak lepas dari dukungan ilmu pengetahuan (scientific based), termasuk ilmu sosial.

"Kebijakan publik harus didasarkan pada keilmuan, di samping aspek legal, politik, dan praktik. Artikulasi berbagai disiplin ilmu untuk penyelesaian masalah untuk menghasilkan kebijakan menyeluruh membutuhkan pola kerja kompleks, dan itu mungkin yang hadir dalam bentuk refleksi kepemimpinan," tutur Menteri Siti saat menghadiri ujian terbuka promosi Doktor Afni Zulkifli di Universitas Pasundan Bandung, Jumat (17/1). (H-2)