Kamis 19 Desember 2019, 20:52 WIB

Keberanian Menteri Nadiem Rentan Dibajak oleh Jajaran Birokrasi

Mediaindonesia.com | Humaniora
Keberanian Menteri Nadiem Rentan Dibajak oleh Jajaran Birokrasi

MI/Ferdinand
Ratusan siswa SD Islam Al Fattah Surakarta, Jawa Tengah, berunjuk rasa mendukung penghapusan UN di depan Stadion Manahan, Senin (9/12).

 

PERSOALAN pendidikan Indonesia sebenarnya bukan terletak pada kemampuan guru atau siswa, melainkan cara berpikir dan bekerja birokrasi. Hal itu disampaikan pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan, Muhammad Nur Rizal, pada Kamis (19/12).

Muhammad Nur Rizal menyampaikan hal itu untuk menanggapi keberanian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021. Oleh karena itu, ia sangat berharap keberanian Nadiem tidak dibajak oleh jajaran birokrasi.

"Bukan berarti keputusan berani itu tidak berisiko dibajak oleh jajaran birokrasinya. Seperti kebijakan sistem zonasi yang baru dengan memberikan porsi hingga 30% untuk syarat prestasi berpotensi mengembalikan kultur ranking sekolah yang sebenarnya ingin dikuburnya," ujar Rizal yang juga pengajar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca juga:Asesmen Kompetensi Minimum Juga bakal Tingkatkan Kompetensi Guru

Tidak menutup kemungkinan, sambung Rizal, asesmen kompetisi minimum pengganti UN akan mengalami hal yang sama. Asesmen tersebut dikhawatirkan dapat beralih fungsi menjadi alat penekan standarisasi baru atas nama mutu sekolah.

Terutama ketika mindset jajaran birokrasi enggan bertransformasi dan memilih bergerilya hingga 2021. "Lagi-lagi guru dan siswa yang jadi tumbalnya," tegas dia.

Ia mencontohkan aspek literasi yang menjadi unsur dalam asesmen kompetisi minimum. Literasi sejatinya adalah melengkapi siswa dengan kecakapan dasar berpikir kritis yakni menanyakan ulang, mendiskusikan persoalan, mencari alternatif jawaban, merefleksikan serta merevisi atas apa yang sudah diyakininya jika perlu.

"Di Finlandia, Jepang, atau Australia, siswa bebas membaca buku fiksi nonkurikulum, berkarya mengasah minat bakat, menyelesaikan persoalan nyata melalui olah pikir, olah rasa, olah laku dan olah raga tanpa ancaman nilai atau puja-puji semu, menjadi satu kesatuan ekosistem fundamental yang berhasil merevisi ideologi akan UN," ujarnya.

Namun, aspek literasi itu bisa berubah manakalah masyarakat malah didorong sebatas pada kemampuan membaca tulis, banyaknya jumlah bacaan buku atau kemampuan menjawab soal populer.

"Jadi, siapa sebenarnya yang perlu dimerdekakan terlebih dulu, gurunya, siswanya, atau justru birokrasinya sendiri? Semoga program "Merdeka Belajar" bukanlah sekadar slogan, melainkan upaya sungguh-sungguh untuk memerdekakan masyarakat dari belenggu sistem yang akut," pungkasnya. (*/A-5)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Kepala LIPI: Kontribusi Swasta pada Riset Indonesia Masih Rendah

👤Humaniora 🕔Kamis 28 Januari 2021, 13:00 WIB
Berdasarkan standar Unesco, tanggung jawab pemerintah untuk mengalokasikan belanja litbang nasional sudah tercapai, yaitu 1%...
DOK UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Wujudkan Mimpimu di Prodi Gizi Esa Unggul, Terakreditasi A Loh!

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 28 Januari 2021, 12:13 WIB
Di UEU sendiri Jurusan Ilmu Gizi memiliki 6 konsentrasi dan...
ANTARA/Zabur Karuru

PMI Yogyakarta Dorong Penyintas Korona Donor Plasma Konvalesen

👤Humaniora 🕔Kamis 28 Januari 2021, 12:00 WIB
Selama satu pekan tercatat 50 penyintas covid-19 sebagai calon pendonor plasma konvalesen yang datang ke PMI Kota Yogyakarta namun baru 15...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya