Penaikan Iuran BPJS Bisa Turunkan IPM

PEMERINTAH tidak boleh terbawa euforia atas naiknya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia dan masuk ke kategori tinggi. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi demi menjaga dan meningkatkan capaian saat ini.

Ekonom Indef Rusli Abdullah mengingatkan penaikan iuran BPJS Kesehatan bisa berdampak pada indikator kesehatan.

"Karut-marut defisit BPJS bisa memengaruhi indeks ini di masa mendatang. Dikuranginya alokasi coverage pertanggung-an penyakit yang ditanggung BPJS pasti akan membebani masyarakat dan bisa menurunkan kualitas kesehatan masyarakat," ujar Rusli ketika dihubungi kemarin.

Dia dimintai tanggapan terkait laporan United Nations Development Programme (UNDP) yang menyebutkan IPM Indonesia 2019 berada pada angka 0,707. Ini pertama kalinya Indonesia naik kelas menjadi negara dengan IPM tinggi sejak indeks itu diluncurkan UNDP pada 1990.

Rusli mengatakan masih dari variabel kesehatan, pemerintah juga harus semakin serius mengatasi persoalan stunting. Dengan adanya data kemiskinan yang lebih akurat, semestinya pencegahan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan terarah.

"Data ini penting untuk memonitor perkembangan keluarga kurang beruntung. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga harus ditingkatkan. Pemda merupakan ujung tombak pembangunan di daerah," tuturnya

Dari sisi pendidikan, Rusli melihat skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia untuk kemampuan literasi, matematika, dan sains masih rendah.

Dari 78 negara yang dinilai, Indonesia berada di urutan ke-72, di bawah Thailand yang berada di posisi ke-57, Brunei Darussalam di peringkat ke-53, dan Malaysia yang bertengger di angka 47.

"Nilai PISA yang rendah mengancam masa depan siswa Indonesia. Mereka terancam tidak bisa bersaing dengan lebih kompetitif. Kondisi ini akan menjadikan pencapaian IPM subpendidikan bisa lebih lambat jika dibandingkan dengan negara lain," jelas Rusli.

Selanjutnya, sisi indikator ekonomi juga menyisakan persoalan. Indonesia, sambung Rusli, harus mampu melepaskan diri dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Untuk bisa melakukan hal itu, pemerintah harus mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. "Kuncinya dengan menarik investasi yang berkelanjutan," papar Rusli. (Pra/X-10)