Dorong Kemandirian Industri Farmasi

PENGEMBANGAN industri farmasi memerlukan kemandirian dalam berbagai aspek agar dapat berkembang dan menghasilkan harga jual obat yang terjangkau di Indonesia.

“Pemerintah perlu mendorong industri farmasi agar mandiri dalam hal bahan baku karena sebagian besar masih impor. Selain itu, diperlukan stimulasi inovasi di sektor industri farmasi serta upaya menekan biaya distribusi,” terang ekonom kesehatan dari Universitas Padjadjaran Bandung, Auliya A Suwantika, kepada Media Indonesia, kemarin.

Kemandirian bahan baku obat, lanjut Auliya, berdampak pada penghematan biaya pengobatan, penghematan devisa, dan dapat berkontribusi bagi perekonomian masyarakat. Di sisi lain, sebagai negara kepulauan, biaya distribusi menjadi tinggi sehingga harga obat menjadi mahal.

Auliya membeberkan, tingkat industri farmasi masih rendah. Meski jumlah industri farmasi lokal di Indonesia masih banyak, atau hampir 73% dari industri farmasi yang ada, tingkat inovasinya masih rendah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Engko Sosialine Magdalene ­mengungkapkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan pengusaha mendapatkan izin usaha. Diharapkan, hal tersebut akan menciptakan iklim investasi yang memadai untuk mendorong perkembangan industri farmasi di Indonesia.

“Kemenkes menerapkan online single submission (OSS) dan e-signature dalam proses pemberian izin,” kata Engko, kemarin.

Selain itu, Engko menyebutkan Kemenkes juga mengurangi waktu proses pemberian izin edar alat kesehatan tanpa menyampingkan sisi keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

“Kemenkes juga terlibat dalam pembahasan omnibus law bidang kesehatan yang saat ini sedang berproses,” lanjut Engko.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai kesehatan di Istana Negara, Kamis (21/11), yang meminta agar regulasi yang menghambat investasi di industri farmasi nasional segera disederhanakan. (Ata/H-3)