GURU merupakan penentu pencapaian sumber daya manusia (SDM) unggul seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo di periode kedua kepemimpinannya. Tanpa guru yang andal, tak akan muncul SDM unggul.
Pakar pendidikan Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, memberi catatan tersebut saat menanggapi pidato pelantikan Jokowi, kemarin.
“Pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah ke depan di bidang pendidikan ialah masih rendahnya kualitas guru dan tenaga kependidikan hampir di semua jenjang, mulai PAUD sampai pendidikan tinggi,” kata Totok kepada Media Indonesia, kemarin.
Selama ini, menurutnya, pemerintah selalu fokus pa-da sarana-prasarana untuk menunjang pendidikan. Padahal, tanpa adanya tenaga pengajar berkualitas, ketersediaan sarana-prasarana tidak akan memberikan dampak besar.
“Kalau kita punya guru bagus, sarana dan itu bisa lebih bagus lagi efeknya kelak kalau dibagun,” terangnya.
Untuk meningkatkan kemampuan tenaga pengajar, sebut Totok, upaya yang bisa dilakukan dapat dimulai dengan merombak metode pe-latihan.
“Pelatihan yang ada saat ini dirombak total mulai dari kelembagaan, kurikulum, konten, metode, media, dan instrukturnya yang sudah ketinggalan zaman,” ucapnya.
Hal senada dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, pekan lalu. Salah satu perbaikan bisa dimulai dari pembenahan lembaga pencetak guru, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berada di bawah Kemenristekdikti.
Ia menegaskan keberadaan 400 LPTK negeri ataupun swasta harus dievaluasi. Pa-salnya, tidak semua LPTK memenuhi standar untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru (PPG).
“LPTK melahirkan guru, sedangkan Kemendikbud pengguna guru. Lulusan LPTK mencapai 300 ribu orang per tahun, sedangkan kebutuhannya hanya 120 orang,” ucapnya.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemen-dikbud Supriano mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemenristekdikti untuk urusan itu. “Lima tahun ke depan akan ada pemetaan untuk menata kebutuhan guru.”
Setiap tahunnya, Indonesia membutuhkan sekitar 100 ribu guru guna mengganti guru pensiun dan menutupi kekurangan guru. Banyak kepala daerah mengangkat honorer sebagai dalih menutupi kekurangan itu. “Kita minta kepala daerah setop atau moratorium, jangan lagi mengangkat guru honorer karena ini masih kita rapikan datanya,” jelas Ono.
Defisit BPJS
Saat merespons pidato Presiden Jokowi, Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan pembenahan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang hingga kini belum menemukan titik terang.
“Masalah defisit pembiayaan JKN di era Pak Jokowi pertama menjadi isu utama yang tiap tahun terjadi, dan berpotensi juga terjadi di periode keduanya nanti,” kata Timboel.
Defisit BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi mencapai Rp32 triliun dan membengkak jadi Rp37 triliun di 2020 jika tidak segera diatasi. (Bay/Ata/H-2)
