INDONESIA diprediksi memperoleh bonus demografi berupa penduduk umur produktif yang besar pada 2035. Selain itu, Indonesia akan masuk pada enam besar ekonomi terkuat dunia pada 2045. Anak-anak yang hidup di zaman sekarang diyakini menjadi generasi yang mewujudkan keunggulan tersebut di masa mendatang.
"Saya yakin dan percaya anak-anakku sekalian menjadi motor penggerak untuk ini. Anak-anak inilah yang akan mengambil peran. Untuk itu, pemerintah terus mendukung dengan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa ini dan pemerintah juga berupaya memberantas peredaran narkoba," ucap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, saat pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) di Baruga Karaeng Patinggaloang, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Sungai Tangka, Jumat (19/7) malam.
Nurdin berharap anak-anak akan mendapat bekal yang baik untuk masa depan mereka dengan keberadaan FAN. "Saya optimistis bahwa kalian adalah agen perubahan untuk Indonesia," imbuhnya.
Nurdin Abdullah percaya bahwa FAN akan mendorong anak-anak Indonesia semakin inovatif dalam berkarya. "Pemerintah hari ini adalah menyiapkan anak-anak sebagai generasi masa depan bangsa agar tumbuh menjadi sumber daya manusia yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Indonesia bisa menjadi negara yang kuat di masa depan," lanjut Nurdin.
Pada pertemuan itu hadir 622 peserta. Mereka terdiri atas 428 anak yang tergabung dalam FAN dari berbagai daerah, 68 pendamping anak, 70 petugas penghubung anak, panitia pusat dan daerah 50 orang, serta enam anak dari sekretariat FAN. Pertemuan tersebut digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional (HAN) 2019 yang diperingati pada hari ini.
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kementerian PPPA Lies Rosdianty sebagai ketua panitia kegiatan menjelaskan, acara tersebut ingin melibatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan. Hal tersebut juga sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak partisipasi anak.
Pertemuan FAN 2019, lanjut Lies, juga sebagai komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan salah satu prinsip dasar pelaksanaan konvensi hak anak, yaitu penghargaan terhadap pandangan anak. Pemerintah punya kebijakan untuk mendorong semua kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengembangkan wadah partisipasi anak.
Caranya antara lain melalui pembentukan forum anak serta melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas forum anak melalui berbagai kegiatan. "Adapun tujuan pertemuan FAN, yaitu memberikan ruang partisipasi anak dalam pembangunan mengembangkan rasa nasionalisme kebinekaan, persaudaraan, patriotisme, dan mempertahankan nilai-nilai luhur agama, sosial, dan budaya bangsa dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan global," urainya.
Dengan memberikan ruang partisipasi anak dalam pembangunan, rasa nasionalisme, kebinekaan, persaudaraan, patriotisme, dan nilai-nilai luhur agama, sosial, dan budaya bangsa dalam diri mereka akan mendarah daging.
Perkawinan anak
Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA Lenny Nurhayati Rosalin menambahkan, forum anak yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng menjadi cikal bakal FAN. Dengam forum itu, diharapkan mereka memperoleh ilmu, belajar bersama, dan saling berbagi.
Pihaknya berharap kegiatan itu dapat mecetuskan kebijakan yang merupakan suara dari anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentu suara anak-anak tersebut bakal ditindaklanjuti pemerintah.
Salah satunya, sebut Lenny, yaitu isu perkawinan anak. "Kami akan melakukan revisi terkait undang-undang perkawinan dan mendengarkan informasi dari masyarakat terkait adanya perkawinan anak usia dini," lanjutnya.
Dalam hal perkawinan anak, Kementerian PPPA berkerja sama dengan beberapa instansi, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi dan kepolisian, untuk mengurangi akses yang berdampak pada perkawinan anak.
Sebelumnya, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan Liestiaty F Nurdin menjelaskan, perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan anak. Karena itu, anak-anak sebaiknya diawasi dalam penggunaan gadget.
"Perkawinan anak merupakan praktik buruk karena mengancam tumbuh kembang anak. Pendidikan, kesehatan, dan kualitas keluarga, mereka akan bersoal. Saat mereka hamil, rahim sebenarnya belum siap menerima jabang bayi," terangnya.
Lies menegaskan, jika seluruh stakeholder berkomitmen, tidak ada toleransi terhadap pelaku eksploitasi anak. Karenanya, Lies mengajak seluruh jajaran PKK dan organisasi kewanitaan untuk menyosialisasikan agar para orangtua tidak menikahkan anak di usia muda.
Nurdin juga menegaskan, pernikahan anak merupakan wilayah Kementerian Agama, bukan ranah pemerintah daerah. Ia pun meminta pihak Pengadilan Agama, misalnya, harus tegas membatalkan atau tidak membolehkan pernikahan dini yang ada.
Meskipun begitu, ia menekankan cara menanggulangi pernikahan di usia dini, yaitu dengan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke pelosok desa. "Jika ini dilakukan, siapa yang ingin menikah dini? Toh, dari sisi kesehatan juga tidak bagus," tandas Nurdin. (S-3)
