PROGRAM Studi Hukum Bisnis Podomoro University berupaya berkontribusi mengembangkan kajian intelektual serta melakukan pengembangan program studi bidang hukum yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan negara.
"Di antara upaya nyata komitmen Podomoro University melalui Program Studi Hukum Bisnis dengan menggelar kegiatan bedah buku karya Dr Asep N Mulyana bersama para pengambil kebijakan, pakar hukum, akademisi, dan praktisi di kampus kami ini," kata Rektor Podomoro University, Cosmas Batubara, pada sambutan Bedah Buku 'Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis' karya Dr Asep N Mulyana di Kampus Podomoro University, Jakarta, Jumat (10/5).
Kegiatan yang diselenggarakan Program Studi Hukum Bisnis Podomoro University ini dihadiri Ketua Komisi Yudisial, Dr Jaja Ahmad, Rektor Universitas Diponegoro, Prof Dr Yos Johan Utama, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof Dr HR Benny Riyanto, Kepala Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia, Prof Dr Farida Patittinggi, Komisioner Komisi Kejaksaan, Dr Barita Simanjutak.
Menurut Cosmas, Prodi Hukum Bisnis di kampusnya akan fokus secara berkesinambungan mengembangkan keilmuan secara teoritis maupun praktik di bidang hukum bisnis.
Buku karya Asep N Mulyana menawarkan model baru dalam penegakkan hukum pada kejahatan bisnis dengan konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penuntutan yang ditangguhkan.
Asep, yang juga Asisten Khusus Kejaksaan Agung RI, mengutarakan, konsep DPA telah berlaku di negara-negara common law yang kemudian dielaborasi dengan konsep Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Asep berpendapat, berangkat dari pola pikir dalam suatu penegakan hukum harus memiliki implikasi positif terhadap aspek-aspek sosial yang lain termasuk ekonomi. Menurutnya, hukum yang ada saat ini jangan selalu dihadapkan dengan sektor lain, semestinya dapat mendukung sektor-sektor ekonomi dan pembangunan.
"Hukum pidana itu seharusnya bisa menunjang sektor lain," cetusnya.
Baca juga: Revolusi Industri, Menristekdikti Ingatkan Kampus Perlu Adaptasi
Rektor Undip, Yos Johan Utama, berpendapat, sudah saatnya penguatan administrasi negara dalam pengelolaan hukum Indonesia dan tidak hanya terus menerus menggunakan dan bertumpu pada hukum pidana.
"Kita selalu menggunakan hukum pidana. Sekarang kita lihat koruptor banyak masuk penjara, tapi kenyataannya tingkat korupsi masih tinggi dan cenderung meningkat," ujarnya.
Model penerapan hukum ini, hemat dia, secara tak sadar mengembangbiakkan praktik korupsi yang tersembunyi.
"Hukum pidana kita sepertinya senang sekali memasukan orang ke penjara,ini yang mesti kita evaluasi," tukasnya.
Dr Farida Patittinggi, yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, mengapresiasi karya buku tersebut.
"Saya apresiasi Pak Asep sebagai jaksa penegak hukum yang ilmuwan. Saya kira dengan sejumlah buku hukum yang telah dibuat para dosen kampus pun kalah kemampuan menulisnya dengan beliau ini," ujarnya.
Menurut dia, konsep DPA karya Asep ini dapat diimplementasikan untuk mengubah paradigma 'pembalasan'.
"Hal terpenting pula bagaimana aset aset negara dari korporasi bisa dikembalikan untuk negara," ujarnya.
Ketua Prodi Hukum Bisnis Podomoro University, Dr Fajar Sugianto, berpendapat senada mengapresiasi buku tersebut.
"Buku Pak Asep ini memberi angin segar dalam upaya perbaikan hukum. Mesti ada ada kerangka berpikir mengembalikan hukum sesuai kaidahnya," pungkasnya. (RO/OL-1)
