Pemerintah Terapkan SNI Wisata Alam

PENGELOLAAN wisata alam di Indonesia akan didorong menerapkan prinsip berkelanjutan sesuai standar nasional Indonesia (SNI) tentang pengelolaan pariwisata alam. Parameter penilaiannya mencakup tingkat kualitas pengelolaan, pelayanan, dan produk pariwisata alam bagi pengelola areal/kawasan yang menyediakan kegiatan pariwisata alam.

"Skema penilaian kesesuaian yang disiapkan ini akan mengacu pada SNI 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam untuk dapat diterapkan di destinasi wisata yang ada di dalam maupun di luar kawasan hutan," kata Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Noer Adi Wardojo saat Peluncuran Pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian SNI 8013:2014, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, skema penilaian kesesuaian SNI 8013:2014 akan dikembangkan berlaku secara nasional. Rancangan penilaian juga meliputi kelestarian ekosistem (termasuk spesies), kelestarian objek wisata, kelestarian sosial-budaya, kepuasan pengunjung, dan prinsip manfaat ekonomi.

Skema tersebut ditargetkan dapat rampung pada akhir tahun ini. Skema tersebut akan menjadi alat monitoring dalam rangka mendukung pembangunan sektor pariwisata alam yang ramah lingkungan.

Noer menambahkan, SNI tersebut nantinya juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kriteria penilaian dalam Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) yang digelar Kementerian Pariwisata, khususnya untuk sustainable tourism program kategori D, yakni pelestarian lingkungan.

"Wisata alam telah menjadi salah satu pendukung utama sektor unggulan pariwisata pembangunan nasional sehingga menjadi pekerjaan bersama antarkementerian," imbuh Noer Adi.

Asdep Bidang Pengembangan Wisata Alam dan Buatan Kemenpar Alexander Reyaan berharap prinsip berkelanjutan dapat memberikan nilai tambah pada wisata alam di Tanah Air. "Pariwisata sudah ditetapkan sebagai leading sector. Prinsip keberlanjutan perlu dijalankan untuk mendukung sektor pariwisata tetap sustain ke depannya." (Dhk/H-3)