Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PEMERINTAH Arab Saudi akan memberikan tambahan kuota bagi jemaah haji Indonesia sebanyak 10 ribu pada penyelenggaraan haji 2019.
Menyikapi hal itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengaku telah mempersiapkan sumber daya tambahan yang dibutuhkan sebagai konsekuensi dari kebijakan baru tersebut seperti tenaga kesehatan (nakes), obat-obatan, dan vaksin.
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Eka Jusup Singka mengatakan adanya penambahan kuota jemaah sebanyak 10 ribu, artinya ada 25 kolter tambahan sehingga pihaknya perlu menyiapkan sumber daya kesehatan yang diperuntukkan bagi setiap kloter. Sumber daya tersebut di antaranya berupa petugas kesehatan, perbekalan kesehatan dan anggaran.
Penambahan kloter tersebut, kata dia, otomatis menambah jumlah Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). TKHI akan bertambah sebanyak 75 orang, dengan komposisi setiap kloter dilayani oleh 3 orang tenaga kesehatan, yakni 1 dokter dan 2 perawat.
Baca juga: Minta 250 Ribu Kuota Haji
“Salah satunya akan ada penambahan TKHI sebanyak 25 dokter dan 50 perawat,” terang Eka di Jakarta, Rabu (17/4).
Lebih lanjut Eka menambahkan, pemerintah juga perlu menambah stok obat esensial bagi jemaah sebanyak 10 ribu paket. Obat tersebut di luar obat-obatan pribadi milik jemaah haji.
Penambahan juga berlaku pada vaksin bagi jemaah yaitu meningitis meningokokus yang wajib diberikan sebelum keberangkatan ke tanah suci.
"Penambahan tenaga kesehatan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan jemaah haji lainnya berdampak pula pada meningkatnya kebutuhan anggaran," ucapnya.
Pemeriksaan kesehatan tahap kedua, kata Eka, juga harus dilakukan terhadap jemaah yang ada dalam kuota tambahan untuk mengetahui pemenuhan kriteria istitaah kesehatan haji, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan pembinaan kesehatan pada masa keberangkatan.
“Namun kami tetap menunggu konfirmasi dan informasi lebih lanjut dari Kemenag dan hasil rapat kerja dengan DPR,” imbuh Kapuskeshaji. (OL-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved